Jakarta, WartaPenaNews – Kasus pasien positif Virus Covid-19 atau Corona di Indonesia jumlahnya terus meingkat. Bahkan diprediksi oleh para pakar dalam dan luar negeri kasus corona akan semakin meningkat lantaran belum kompaknya para elite di negeri ini.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus MUI Pusat Anton Tabah mengaku sepakat dengan apa yang dikatakan para pakar tersebut. Ia menilai, lambannya proses penanganan para penderita corona telah menyebaban Indonesia termasuk negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia.
“Presiden dan wakilnya harus bertanggungjawab atas gagalnya merespons cepat kasus corona. Bahkan sempat menepis dan menyerang peneliti asal Harvard yang mengingatkan Indonesia memiliki kasus corona yang tidak terdeteksi, tapi malah bilang NKRI bebas virus corona,” kata Anton ketika dimintai tanggapannya, Kamis (26/3/2020).
Anton menambahkan, pengujianya baru dilakukan setelah lebih 2 bulan virus menyebar luas di Indonesia. Ia juga menilai pengujian terhadap virus di Indonesia terendah di dunia. Pada 23 Maret, Indonesia hanya melakukan 2438 tes atau 0,02% per 10 juta jiwa penduduk Jakarta, atau 0,004% dari 49 juta penduduk Jawa Barat. Kedua provinsi ini paling banyak kasus corona.
“Pemerintah aneh. Sejak awal anggap remeh kasus ini. Padahal kini sudah 80-an pasien tewas termasuk 6 dokter yang sangat profesional di bidang medis wafat karena virus corona,” sambung Anton.
Ia menambahkan, Presiden tak mau dengar saran para ahli seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan MUI yang sejak awal untuk melakukjan lock down. “Kenapa libatkan MUI? Karena Islam agama paling detail ajarannya juga membahas wabah penyakit. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia muslim,” kata Anton.
Namun sayangnya, pemerintah ngotot tak mau melock down, bahkan mengeluarkan kebijakan dimana WNA tetap bisa bebas keluar masuk Indonesia demi investasi.
Mantan petinggi Polri ini menambahkan, prioritas Presiden hanya ingin meloloskan RUU Omnibuslaw untuk dorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, memindahkan ibu kota negara dan infrastruktur.
“Pahadal kebijakan dan rencana pindah ibu kota mendapat tentangan dari masyarakat. Inilah yang mbuat respons terhadap corona diabaikan,” pungkas Anton. (rob)
