WartaPenaNews, Jakarta – Forum Masyarakat Sepeda Indonesia (FORMASINDO) merasa prihatin atas munculnya polemik jalur sepeda permanent di ruas Jalan Jenderal Sudirman-MH. Thamrin Jakarta.
“Kegiatan bersepeda justru untuk membangun budaya Indonesia yang lebih baik,†kata Ketua Harian Formasindo Nikko Priambodo dalam keterangannya, Minggu (27/6/2021).
Peryataan Nikko ini guna menanggapi adanya peryataan dari anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang mengusulkan agar jalur sepeda permanent di ruas Jalan Sudirman-Thamrin dibongkar.
Menanggapi usulan ini, Kapolri Listyo Sigit menyatakan setuju. Namun, lajut Kapolri, dirinya akan melakukan kajian lebih mendalam dan studi banding tentang penerapan jalur sepeda di beberapa negara.
Nikko berharap agar semua pihak, mulai Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan Jakarta, Polri, komunitas sepeda serta semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik memecahkan persoalan tersebut.
‘Kita akan mensupport diskusi dan silaturahmi antar pesepeda melalui berbagai kegiatan bersama, lintas komunitas sepeda,†sambung Nikko.
Pada prinsipnya, dia mendukung agar pemerintah membangun sarana dan prasarana bagi pesepeda. Nikko juga berharap para pesepeda untuk lebih memahami kebutuhan masing-masing dan mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam bersepeda.
Komunitas sepeda Bike to Work mengkritik wacana dibongkarnya jalur sepeda permanen yang muncul saat rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI, Rabu (16/6). Saat itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyetujui usulan anggota dewan soal jalur sepeda permanen dibongkar.
Sebelumnya, Komunitas Bike To Work (B2W) menolak wacana pembongkaran jalur sepeda yang mengemuka saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri, Rabu (16/6) lalu.
Ketua Tim Advokasi Bike To Work Fahmi Saimima, mengatakan, wacana pembongkaran tersebut bentuk kemunduran terbesar dalam bidang transportasi. Meski begitu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah.
“Tapi kami sangat tidak setuju. Kalau dibongkar pun atas nama pembuat kebijakan, kami terima. Namun,
“ini sebuah kemunduran terbesar dalam sejarah transportasi di Indonesia maupun dunia. Tapi kami menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah,†kata Fahmi.
Menurut Fahmi, jalur sepeda merupakan salah satu simbol kemajuan dan keberadaban kota. Terlebih konsep green city tengah dikembangkan di seluruh dunia termasuk di Jakarta.
Sementara, Wakil Gubernur DKI Riza Patria mengatakan perlu kajian lebih dalam untuk menentukan perubahan satu kebijakan. Termasuk usulan untuk membongkar jalur sepeda.
“Saya kira apa yang disampaikan Pak Kapolri betul, jadi sebelum kita memutuskan, kita juga perlu studi juga, perlu mendengarkan pendapat para pakar lainnya, perlu membuat kajian dan studi lainnya,†ujarnya saat itu. (rob)
