WartaPenaNews, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) akan menggelar diskusi secara daring dengan mengundang sejumlah tokoh bertemakan ‘Tuntaskan Masalah Blok Rokan, Sebelum Diserahkan ke Pertamina’ pada Sabtu, 12 Juni 2021, pukul 09.00 – 13.00 WIB.
Diskusi ini akan mengundang Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, dan Mantan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Dr. Sonny Keraf.
Sedangkan nara sumber dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) diwakili oleh Managing Director (MD) Chevron IndoAsia Business Unit (IBU) Albert Simanjuntak.
Bertindak sebagai panelis dalam diskusi ini, Business Support Project Leader PT Pertamina Hulu Rokan, Danang R. Saleh, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Prof. Dr. Faisal Basri,. Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Pakar Hukum Unhas Prof. Juajir Sumardi, dan Pakar Lingkungan ITB: Dr. Achmad Sjarmidi.
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengharapkan dari diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh baik pejabat negara, akademisi, praktisi, pakar/ahli, aktivis, dan masyarakat yang berkepentingan terkait permasalahan ini bisa menghasilkan kerangka opini hukum sekaligus Tata Kelola Blok Rokan berdasarkan Rencana Strategis dan Roadmap yang terukur.
Hal ini mengingat alih tata kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang tinggal menghitung hari, tepatnya pada 8 Agustus 2021.
“Dari diskusi ini kita berharap bisa menghasilkan kerangka opini hukum sekaligus tata kelola Blok Rokan berdasarkan rencana strategis dan roadmap yang terukur. Rasional dan realistis,†ujar Arie kepada media ini, Kamis (10/6/2021).
Banyak persoalan
Jelang hengkangnya Chevron sebagai operator Blok Rokan pada Agustus mendatang, tak lepas dari sejumlah persoalan. Muncul tudingan Chevron tidak transparan terkait data pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) yakni berupa Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) yang jumlahnya masih sangat signifikan dan hingga kini belum terselesaikan.
“Kami khawatir ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari bagi masyarakat setempat, pemerintah daerah, Pertamina dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi berpotensi menjadi beban keuangan negara secara langsung maupun tidak langsung,†terang Arie.
Sejak 2018 ketika keputusan pengelolaan Blok Rokan oleh Pemerintah diserahkan kepada Pertamina mulai 9 Agustus 2021, pada 2019 Chevron sebagai kontraktor mulai mengurangi investasinya sehingga menyebabkan produksi harian di blok tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis.
Tak hanya itu, permasalahan pembangkit listrik yang dikelola oleh PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN), anak usaha PT CPI diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenegalistrikan.
‘Yang memiliki wilayah produksi adalah PT PLN (Persero). PT CPI juga telah memasukkan biaya operasional MCTN ke dalam cost recovery yang ditanggung negara,†pungkas Arie. (rob)
