IPOL.ID – Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertajuk Mengurai Konsep dan Praktek Wakil Pemerintah Pusat Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, Sabtu (17/6).
Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Guru Besar Fisip Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso, Guru Besar FIA Universitas Indonesia Irfan Ridwan Maksum, dan Guru Besar Fisip Universitas Terbuka Hanif Nurcholis.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharuddin Thahir menyampaikan maksud webinar ini untuk melihat sejauhmana praktek dan teori pemerintah daerah.
“Apakah prakteknya sudah ideal atau idealnya seperti apa?,” kata Baharuddin yang sekaligus juga menjadi pemantik diskusi.
Lebih lanjut, Baharuddin mengatakan, webinar ini juga untuk melihat sejauhmana eksistensi pemerintah pusat di dalam pemerintah daerah, terlebih dalam sistem pemerintahan ada yang dikenal istilah desentralisasi.
“Daerah merasa otonom, tetapi pada saat yang sama di situ juga Gubernur bagian instrumen pemerintah pusat, sehingga pasti ada batasan-batasan yang mesti dilakukan,” imbuhnya.
Desentralisasi juga akan dinilai lebih dalam guna mengetahui efektif atau tidaknya diterapkan selama ini.
“Apakah dengan hadirnya pemerintah pusat atau eksistensi pemerintah pusat akan menjadi pemerintah pusat atau penyambung pemerintah pusat di daerah,” ujar Baharuddin.
Pada saat yang sama, Baharuddin juga memandang mekanisme UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku absolut selama hampir 10 tahun ini.
“Jadi akan semakin banyak yang mempertanyakan apakah nuansa desentralisasi di tengah eksistensi pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
“Makanya, MIPI hadir untuk kembali mendiskusikan hal itu. Mudah-mudahan diskusi pagi hari ini bisa memberikan pemahaman atau pencerahan bagaimana eksistensi pusat dari sistem pemerintah daerah,” harap Baharuddin.(Yudha Krastawan)
