WartaPenaNews, Jakarta – Gerakan Pemuda (GP) Anshor menolak rencana pemerintah impor beras dan garam. Kebijakan impor itu dinillai akan banyak mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia.
” Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini kebijakan pemerintah di sektor pertanian terkadang tidak berpihak kepada petani,” ujar Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor Adhe Musa Said, Senin (22/3/2021).
Menurutnya, Indonesia merupakan negara agraris dan sekaligus negara maritim yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki riwayat peradaban agraris yang panjang. Karena itu, rencana pemerintah untuk mengimpor beras dan garam yang terus berulang adalah kebijakan ironis.
Adhe mengungkapkan rencana impor beras juga kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan yang tengah memasuki musim panen padi di beberapa daerah. Selain itu persediaan beras nasional saat ini dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei masih akan surplus sebesar 12,56 juta ton.
“Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya,” kata dia.
GP Ansor juga menilai kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan mencerminkan inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.
Selain itu, katanya, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah. “Diversifikasi pangan merupakan salah satu kunci mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan,” tutup Adhe Musa. (rob)
