WartaPenaNews, Jakarta – Kabar pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) telah menjadi polemik. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu pun ditantang buka-bukaan tentang kabar pencekalan tersebut.
Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo meminta agar HRS berani buka-bukaan soal pencekalan terhadap dirinya.
“Buka saja, mana yang benar. Biar masyarakat juga tahu siapa yang bohong, mana yang bukan. Mana yang benar, mana yang salah. Saya kira perlu buka-bukaan,†tegas Karyono kepada wartapenanews di Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Tak hanya kubu HRS, Karyono juga meminta agar pemerintah mau membuka kabar tersebut agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. “Kalau ada pencekalan, dijelaskan juga tentang alasannya. Apakah ada alasan yang penting atau politis atau alasan ideologis atau alasan apa? Saya malah lebih setuju kalau dibuka,†tambah dia.
Karyono berharap agar masyarakan jangan mudah percaya dengan berbagai informasi, sebelum melakukan cek dan ricek. Dia khawatir kabar pencekalan itu dijadikan alat propanganda.
“Harus tabayun. Jangan termakan propaganda bohong atau hoax. Bisa jadi isu itu jadikan propaganda,†ucapnya.
Dia juga menyambut positif rencana Menteri Pertahanan Prabowon Subianto yang akan memfasilitasi kepulangan pentolan FPI itu ke tanah air. Apalagi, pada saat kampanye Pilpres 2019, capres nomor urut 02 itu pernah menyatakan akan memulangkan HRS kembali ke Indonesia.
“Sekarang beliau sudah Menhan. Sudah berada di dalam pemerintahan, bisa juga menjadi fasilitator kepulangan HRS,†kata Karyono.
Jika rencana kepulangan itu terlaksana, Karyono mengingatkan agar HRS menjadi warga negara yang baik. “Jangan memprovokasi rakyat. Jangan membuat gaduh. Jangan melanggar hukum. Dia harus taat kepada hukum,†terangnya.
Karyono juga berharap agar HRS harus siap menghadapi kasus hukum yang masih menjerat dirinya. Jika proses hukum tetap dilanjutkan, dia menghimbau agar HRS siap menghadapinya di pengadilan, dan tidak membuat propaganda korban kriminalisasi.
“Kalau HRS pulang harus menjadi warga negara yang baik dan taat hukum. Negara juga harus memberikan hak kepadanya,†pungkas Karyono.
Habib Rizieq mempersoalkan adanya surat pencekalan yang menyebabkan dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air. Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang tersebar di YouTube.
Video tersebut bersumber dari kanal televisi milik FPI, Front TV, saat Rizieq menyampaikan sambutan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Video itu diunggah pada 8 November 2019. Melalui video itu, Rizieq menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat pencekalan kepada Pemerintah Arab Saudi agar dirinya tidak diperbolehkan pulang karena alasan keamanan.
“Jadi, sekali lagi saya dicekal di sini, bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau satu kesalahan, tidak,” ujar Rizieq dalam video.
Tuduhan itu dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD. Dia memastikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan surat cegah atau tangkal kepada Rizieq Shihab.
“Sampai saat ini, enggak ada (surat yang ditunjukkan HRS). Saya sudah berkantor di sini sudah tiga minggu, enggak ada,” ujar Mahfud saat berada di kantornya, Senin (11/11) lalu.
Mahfud juga meminta HRS mengirimkan salinan surat yang dinyatakan sebagai surat pencekalan itu. (rob)
