WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menegaskan akan mengambil tindakan tegas atas rencana digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Jawa Barat yang rencananya akan digelar pada, 25 Agustus 2021.
“Sebagai pimpinan tertinggi DPP KNPI, saya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran organisasi yang terjadi. Komitmen saya jelas, konstitusi harus ditegakkan karena itu amanah kongres pemuda Indonesia. Amanah seluruh organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang berhimpun di KNPI,” tegas Haris pada keterangan yang diterima WPN, Selasa (24/8/2021).
Jika tetap ngotot Musda digelar, Haris mengatakan, segera mengambil langkah organisasi jika Musda tetap dilaksanakan. “Kami akan segera mengeluarkan SK Carateker untuk DPD KNPI Jawa Barat guna memastikan konsolidasi organisasi dapat berjalan secara normal,” sambungnya.
Ketua OKK DPP KNPI Ilham AR mengaku DPP KNPI sama sekali belum menerima pemberitahuan maupun undangan terkait rencana tersebut.
“Kami memang sempat dengar ada rencana Musda Jabar, namun basis komunikasi kita adalah administrasi melalui surat, karena tidak ada surat maka kami anggap tidak ada,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Ilham, rapat pimpinan daerah dan musyawarah daerah dapat dinyatakan sah, apabila unsur DPP KNPI mengahadiri kedua agenda organisasi tersebut.
“Jika tidak, itu menyalahi aturan dan apapun yang di hasilkan dari mekanisme yang salah merupakan hasil yang inkonstitusional,” pungkas Ilham. (rob)
