Jakarta, WartaPenaNews – Hingga 1 Februari 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyerap anggaran sebesar Rp10,6 triliun atau 7,08 persen dari total Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 149,8 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional. “Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020,†kata Menteri Basuki dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Kementerian PUPR telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.632 paket dari total 5.439 paket. Hingga awal Februari 2021 tercatat sesuai data emonitoring, jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 dengan nilai Rp17,5 triliun.
Secara keseluruhan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pagu Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp58,5 triliun. Anggaran ini di antaranya digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (5 baru dan 43 ongoing), 42 embung, 25 ribu Ha pembangunan daerah irigasi dan 250 ribu Ha rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas di antaranya pembangunan 410 km jalan tol dan 831 Km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Di bidang permukiman diantaranya pengembangan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp26,5 triliun. Di bidang perumahan di antaranya pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Alokasi anggaran PKT tahun 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 796.807.
Tercatat realisasi Program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp24,13 miliar dan telah menyerap 380 tenaga kerja. Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. (rob)
