Jakarta, WartaPenaNews – Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyebutkan bahwa hanya 16,58% buruh, karyawan, dan pegawai di kota-kota besar yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Artinya mayoritas pekerja kita sangat rentan jatuh miskin ketika terjadi guncangan seperti sakit atau kecelakaan kerja.
Nasib ini terjadi terhadap buruh yang bekerja di 20 daerah aglomerasi di seluruh Indonesia, yakni Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) hingga Mamminasata (Makassar, Takalar, Gowa, Maros).
Lembaga ini juga menemukan permasalahan ketenagakerjaan justru lebih serius terjadi di perkotaan, khususnya daerah metropolitan. Pada tahun 2019, hanya 56,7% buruh yang memiliki upah diatas Upah Minimum Provinsi (UMP). Dengan tingkat upah di batas tingkat subsisten, agenda kerja layak masih amat jauh dari harapan.
“Masalah ketenagakerjaan perkotaan tidak hanya pengangguran, namun juga pekerja tidak penuh dan pekerja dengan waktu kerja yang berlebihan,” ujar Peneliti IDEAS Askar Muhammad pada diskusi Soft Launching hasil riset bulanan IDEAS yang bertajuk ‘Kerja Layak Metropolitan dan Balada Ojek Daring,’, di Kantor IDEAS, Tangerang Selatan, Selasa (17/03/2020).
Sebagai misal, pada 2019 Kab. Bogor memiliki 269 ribu orang pengangguran. Di saat yang sama, Kab. Bogor memiliki 852 ribu orang yang bekerja kurang dari 40 jam per pekan, hampir tiga kali lipat dari jumlah pengangguran. Besarnya pekerja tidak penuh ini mengindikasikan rendahnya kualitas pekerjaan. Lebih jauh, di waktu yang sama Kab. Bogor juga memiliki 540 ribu orang yang bekerja lebih dari 54 jam per pekan.
â€Pola umum yang terbentuk di Jabodetabek adalah besarnya pekerja yang bekerja di atas 54 jam per pekan. Hal ini menunjukkan besarnya pekerja yang dipaksa bekerja jauh melampaui batas kemanusiaan untuk memperoleh pendapatan yang cukup. Pola umum kedua adalah jaminan sosial untuk pekerja selaras dengan persentase buruh dengan upah diatas UMP dan UMK,†tutup Askar dengan nada penuh penekanan. (rob)
