Jakarta, WartaPenaNews – Dalam merayakan HUT Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (Ikanot Undip) ke-7 tahun, diselenggarakan diskusi “Omnibus Law Sebagai Solusi/Tumpang Tindih Permasalahan Hukum Indonesia”. Diskusi ini di gelar atas kerjasama Ikanot Undip, Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI), dan Yayasan Phakar.
Ketua Umum Ikanot Undip, Maryono menilai kebijakan omnibus law penting dalam menghadirkan kepastian hukum di Indonesia.
“Dengan Omnibus law akan lebih cepat diselesaikan. Untuk memudahkan berusaha dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara masif,” kata Maryono dalam dikusi yang di gelar di Gedung Badan Penyuluhan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Sabtu (18/1/2020).
Omnibus law, kata Maryono, harus menyasar ke sektor perbankan. Sebab sektor tersebut merupakan salah satu pilar pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.
“Adanya perbaikan di sektor ekonomi ini, apalagi di industri perbankan akan cepat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) Otty Hari Chandra Ubayani menilai, omnibus law atau penyederhanaan regulasi yang digagas Presiden Joko Widodo sangat dibutuhkan, terutama bagi iklim investasi.
“Omnibus law sangat diperlukan karena selama ini banyak peraturan dan perundangan yang tumpang tindih satu sama lain. Terkadang terjadi kontra antara satu peraturan dengan peraturan lainnya,” terang Otty
Menurut Otty, banyak sekali aturan yang berlaku saling tumpang tindih, sehingga dalam pelaksanaannya membingungkan.
“Jadi saya mengapresiasi dan salut dengan Presiden Jokowi karena berani menerapkan omnibus law di Indonesia,” ujar dia.
Otty menambahkan, sudah seharusnya undang-undang dirancang mengikuti perkembangan zaman. Karena itu perlu dilakukan perubahan yang dilakukan secara menyeruluh.
Sementara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie mengatakan, penyederhanaan peraturan dan undang-undang bisa mempercepat upaya harmonisasi hukum di Indonesia.
Melakui penyederhanaan aturan ini, Jimly berharap kehadiran hukum yang memudahkan bangsa tumbuh dan berkembang bisa terwujud. “Juga memudahkan membangun keadilan, menjaga persatuan,” katanya. (rob)
