WartaPenaNews, Jakarta -Â Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dendi Gustinandar, mengakui bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019, berdampak cukup positif pada perkembangan iklim berbisnis dan pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut.
PP Nomor 62 Tahun 2019 itu sendiri berisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
“PP Nomor 62 Tahun 2019 itu kan memberikan satu hal yang baru di mana BP Batam dinahkodai oleh Wali Kota Batam sebagai ex-officio, yaitu Pak Edy Putra (Irawady), yang kemudian selesai bertugas dan sekarang sedang masa transisi,” kata Dendi, dikutip Senin 29 Maret 2021.
Dendi menilai, banyak hal yang berubah dalam hal efisiensi pekerjaan sejak PP Nomor 62/2019 itu diterbitkan. Sebab, di dalam PP yang belum dicabut itu, salah satunya mensyaratkan agar dilakukan upaya dan langkah koordinasi yang lebih efektif.
“Selama 20 tahun sebelumnya koordinasi itu pasti ada distorsinya. Nah, saat ini dengan adanya PP (No. 62/2019) tersebut, distorsinya jauh berkurang,” ujarnya.
Dia mencontohkan salah satu kemajuan dalam hal pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dengan terbitnya PP No. 62/2019 tersebut. Hal tersebut misalnya soal berkurangnya benturan kepentingan atau visi antara sejumlah pihak, dalam hal pengelolaan anggaran untuk membangun jalan di kawasan industri atau kawasan perdagangan.
“Yang penting harus punya goal-nya, bukan masalah kita kemudian membagi secara matematis kan. Tapi ini lho tujuannya,” kata Dendi.
Selain itu, lanjut Dendi, saat ini di tahun 2021, kepala BP Batam sebagai Wali Kota Batam juga memutuskan mengambil dan mempergunakan uang saldo yang ada yakni sebanyak Rp600 miliar, untuk pengembangan dan membangun infrastruktur tambahan.
Hal inilah yang menjadi salah satu manfaat dari diterbitkannya PP No. 62/2019 itu, yakni mudahnya koordinasi dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah Batam yang sejak lama mengalami berbagai kendala dalam hal pelaksanaannya.
“Karena (pengembangan) jalan di BP Batam itu sudah direncanakan sejak zaman Pak Habibie,” ujarnya. (mus)
