Jakarta, WartaPenaNews – Mukernas V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memerintahkan DPP untuk mempercepat penyelenggaraan Muktamar IX PPP. Muktamar yang sedianya dilakukan tahun 2021, diminta percepat pelaksanaannya pada 2020 nanti.
“Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya diserahkan kepada DPP PPP dengan mempertimbangkan usuian DPW-DPW yang disampaikan dalam pemandangan umum di Mukernas V,” kata Ketua Panitia Mukernas V, Achmad Baidowi saat menyampaikan hasil keputusan Mukernas kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Ahad (15/12/2019).
Mukernas PPP menghasilkan dua keputusan, empat rekomendasi internal dan lima rekomendasi eksternal yang dihasilkan.
Baidowo melanjutkan, keputusan yang kedua, PPP melakukan revisi terhadap petunjuk pelaksanaan atau Juklak Pilkada. Khususnya terkait proses dan tahapan seleksi pasangan calon.
Sementara empat rekomendasi yang dikeluarkan, adalah meminta DPW dan DPC mengoptimalkan penggunaan dana bantuan politik atau Banpol.
Dana itu akan digunakan untuk operasional kesekretariatan, verifikasi partai untuk pemilihan umum 2024 dan untuk penggunaan sistem infomasi dan komunikasi berbasis teknologi.
Kemudian rekomendasi yang lain adalah meminta DPW dan DPC meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan. Termasuk dengan mengalokasikan 30% dana Banpol untuk kegiatan pendidikan politik perempuan. (rob)
