WartaPenaNews, Jakarta – Dalam kerangka organisasi, pengendalian Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) di Indonesia berlainan dengan mode pengendalian BUMN di Malaysia serta Singapura.
Ke-2 negara ini mengurus BUMN dibawah Super Holding Company (SHC) yakni Khazanah di Malaysia serta Temasek di Singapura. Sedang China, pengendalian BUMN bidang non-finansial dikontrol oleh SASAC.
“Tubuh ini hampir sama dengan mode Kementerian BUMN di Indonesia, dimana peranan birokrasi masih cukup mencolok dalam pengendalian serta pengawasan BUMN,” papar Pengamat BUMN Toto Pranoto Liputan6.com, Minggu (24/11/2019).
Toto menerangkan, dengan kapasitas potensi Temasek serta SASAC benar-benar mengagumkan. Tahun 2018, keseluruhan asset mereka sampai USD 342 miliar serta keuntungan sebelum pajak (EBT) sebesar sentuh USD 10,4 miliar.
Lalu, kenapa BUMN Indonesia relatif kalah berkompetisi dengan mereka?
Toto menceritakan, ada banyak pemicu. Pertama, kesusahan mengartikan dual function BUMN jadi agen pembangunan plus peranan komersial.
“Kesemrawutan ini seringkali memunculkan kegamangan buat BUMN persero yang perlu mengorbankan kebutuhan komersial untuk kebutuhan pekerjaan negara (PSO). Jadi perbandingan, di Malaysia peranan BUMN yang berat dengan masalah PSO diurus oleh Kementrian Tehnis, tidak masuk di Khazanah,” katanya.
Pemicu ke-2, lemahnya daya saing BUMN disangka ialah jumlahnya tumpang tindih (overlapping) ketentuan/UU.
“Tidak hanya patuh pada UU BUMN, karena itu perusahaan negara harus juga patuh pada UU Keuangan Negara walau sebenarnya ada klausal yang berlawanan,” katanya.
Kekurangan Ke-3
Kekurangan ke-3 ialah rendahnya kualitas tatakelola perusahaan (GCG) yang dapat dibuktikan atas beberapa masalah korupsi akhir-akhir ini. Kualitas kredibilitas beberapa pemimpin BUMN serta pengawasan dari Dewan komisaris serta kelihatan lemah.
“Di Temasek, manajemen kerja dengan otonom serta cuma pemilihan pimpinan pucuk Temasek yang membutuhkan kesepakatan Presiden. CEO Khazanah bertanggungjawab langsung pada Pertama Menteri hingga interferensi faksi lain khususnya dari golongan politik bisa diminimalkan,” ulasnya.
Mengenai di China sendiri masalah pelanggaran hukum oleh petinggi BUMN dapat diberi hukuman optimal sampai hukuman mati serta digerakkan dengan berkelanjutan. (mus)
