WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian PUPR melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan akan menyiapkan sejumlah strategi khusus dan action plan dalam proses pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2021.
Meskipun saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19, namun Kementerian PUPR bersama mitra kerja bidang perumahan akan tetap berupaya pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat bisa tetap terlaksana di lapangan.
“Program Sejuta Rumah merupakan gerakan bersama yang dilaksanakan pemerintah bersama mitra kerja baik pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, sektor swasta dan masyarakat untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi dan perlu intervensi dari pemerintah dan dukungan semua pihak,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Khalawi menerangkan, berbagai program perumahan terus digulirkan oleh pemerintah untuk mendorong capaian PSR. Dalam PSR, pemerintah membagi dua target yakni rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 70 persen dan rumah untuk non MBR sekitar 30 persen.
Pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan penyaluran bantuan prasarana sarana dan utilitas dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan untuk membantu masyarakat untuk menempati rumah yang layak huni.
“Kementerian PUPR juga mendorong agar pembangunan rumah bersubsidi oleh pengembang perumahan bisa terus berjalan dengan penyaluran PSU dan KPR bersubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Sektor swasta juga bisa bergerak melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) bidang perumahan dan masyarakat bisa membangun rumah secara swadaya,” terangnya.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur pada Rapat Penajaman Strategi dan Action Plan Pendataan Program Sejuta Rumah Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui daring zoom di Jakarta, beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi baik di internal Kementerian PUPR serta eksternal yakni para mitra kerja pemerintah di sektor perumahan guna mendorong capaian PSR di masa pandemi ini.
Rapat dihadiri perwakilan Direktorat teknis, Kepala Balai P2P dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan di lingkungan Ditjen Perumahan, Satgas PSR, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Badan Pengelola Tapera.
Pelaksanaan rapat tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Menteri PUPR terkait pendataan PSR tahun 2021 dan mendorong koordinasi internal dalam rangka peningkatan pembangunan rumah.
“Kami meminta agar setiap unit kerja bisa meningkatkan kinerja pembangunan perumahan sesuai masing-masing tugas pokoknya masing-masing,†terangnya.
Ke depan, imbuhnya, Direktorat RUK akan melakukan evaluasi internal terkait proses pendataan PSR serta menyusun strategi khusus untuk meningkatkan capaian PSR di lapangan. Untuk melaksanaan stategi tersebut, pihaknya akan melibatkan PPDPP, DJPI, serta Balai P2P dan Satuan Kerja yang ada di daerah serta menggerakkan Tenaga Pendamping Masyarakat untuk Program BSPS dan Tenaga Ahli Penyediaan Perumahan (TAPP) Direktorat SSPP. (rob)
