Jakarta, WartaPenaNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama 5 tahun ke depan akan terus mendorong pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat Indonesia. Setidaknya ada empat program pembangunan infrastruktur terkait perumahan yang akan dilaksanakan yakni pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan untuk rumah bersubsidi pemerintah.
“Ada empat program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama lima tahun ke depan yakni 2020 sampai 2024,†ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Basuki menerangkan, 4 program perumahan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan bagoian dari pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat. Pertama adalah pembangunan 50 ribu unit rumah susun, 25 ribu unit rumah khusus, 1,5 juta unit rumah swadaya dan bantuan PSU untuk 500 ribu unit rumah bersubsidi.
Anggaran untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan adalah Rp8,48 Triliun. “Pembangunan perumahan akan dilaksanakan Kementerian PUPR tersebar di seluruh Indonesia,†tandasnya.
Strategi lainnya adalah dengan mengembangkan strategi pembiataan alternative pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya yang menarik bagi investor. Kementerian PUPR juga akan memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/ lokal dengan melakukan pembinaan melalui regulasi dan kebijakan pamaketan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan program 1 juta rumah dinilai menjadi salah satu terobosan bidang perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah guna menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
“Negara harus hadir dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Program 1 juta rumah ini akan tetap dilanjutkan,†katanya.
Khalawi menerangkan, saat ini Kementerian PUPR akan terus mendorong dan menggandeng para stakeholder perumahan seperti pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, masyarakat dan sektor swasta untuk mensukseskan Program Satu Juta Rumah di lapangan. Adapun proporsi pembangunan rumah dalam program tersebut, 70% untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya sebanyak 30% untuk non MBR.
Khalawi menerangkan, berdasarkan data di Ditjen Penyediaan Perumahan, capaian Program Satu Juta Rumah sampai pertengahan November tepatnya per tanggal 11 November 2019, angka pembangunan rumah untuk masyarakat sudah menembus angka satu juta unit lebih tepatnya 1.101.424 unit rumah di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, Program Satu Juta Rumah sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2015 lalu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2015 jumlahnya 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Pada tahun 2018 lalu, capaiannya bahkan sudah melebihi target yang ditentukan yakni mencapai angka 1.132.621 unit.
“Tahun 2019 ini kami optimis target pembangunan rumah sebanyak 1,25 juta unit bisa tercapai,†harapnya. (rob)
