WartaPenaNews, Jakarta – Menurut riset CSIS, di Pilpres 2019 ini isu ekonomi lebih mempengaruhi sikap pemilih ketimbang politik identitas ataupun isu penanganan korupsi.
Persepsi masyarakat tentang ekonomi nasional adalah salah satu faktor penting dalam Pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden mendatang.
Kelompok masyarakat yang menganggap situasi ekonomi membaik cenderung memilih Capres petahana. Sedangkan kelompok yang merasa ekonominya memburuk lebih condong ke Capres oposisi.
Menurut riset Puspa dan Yose (2019) dalam Pilpres kali ini isu ekonomi lebih mempengaruhi sikap pemilih. Sedangkan isu lain seperti politik identitas atau isu korupsi tidak berpengaruh signifikan.
Dalam riset CSIS, para responden diminta untuk mengevaluasi kondisi ekonomi keluarga masing-masing sekaligus menyebutkan presiden pilihannya.
Hasilnya, dari seluruh responden yang merasa ekonominya membaik, mayoritasnya yaitu 64,4 persen menyatakan akan memilih Jokowi. Sementara yang mengaku memilih Prabowo hanya 35,5 persen.
Di sisi lain, dari seluruh responden yang merasa ekonominya memburuk, sebanyak 55,8 persen mengaku akan memilih Prabowo, sementara yang mendukung Jokowi hanya 44,1 persen.
Di samping ekonomi keluarga, para responden juga diminta mengevaluasi kondisi ekonomi nasional. Objek evaluasinya meliputi stabilitas harga, tingkat pengangguran, nilai tukar rupiah terhadap dolar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, sampai masalah utang luar negeri.
Hasilnya, mayoritas responden menganggap ekonomi nasional dalam kondisi baik, dan mereka cenderung memilih petahana (Jokowi).
Economic voting, atau proses penentuan pilihan politik berdasarkan kacamata ekonomi, sebenarnya lumrah dilakukan masyarakat negara-negara maju.
Menurut Puspa dan Yose (2019), economic voting biasa dilakukan para pemilih di Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa Barat.
Gaya economic voting diklaim telah beberapa kali terbukti memberi dampak positif di negara-negara tersebut. Para petahana yang kinerjanya bagus bisa menang pemilihan lagi dan berkontribusi lebih lanjut untuk perekonomian nasional.
Tapi hal tersebut tidak berlaku universal. Menurut sejumlah riset yang dihimpun Puspa dan Yose (2019), penerapan economic voting di negara berkembang tidak menghasilkan dampak kuat seperti di negara maju.
Gaya economic voting dianggap kurang berhasil di negara berkembang karena akses informasi soal isu-isu ekonomi dan kebijakan publik masih rendah.
Kemampuan masyarakat untuk mencerna informasi seputar tema ekonomi nasional juga dinilai masih kurang.
Padahal, dalam economic voting pemilih dituntut untuk bisa membuat penilaian logis, sejauh mana pemerintah petahana bertanggung jawab atas perekonomian keluarga maupun negara.
Pemilih juga dituntut agar bisa membedakan, apakah perbaikan ekonomi yang terjadi benar-benar karena kinerja pemerintah petahana, atau hanya karena terimbas faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi global.
Menurut Puspa dan Yose (2019), pilihan politik yang rasional pada akhirnya hanya bisa lahir dari informasi ekonomi serta persepsi yang jernih. (mus)
