WartaPenaNews, Jakarta – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur berupaya membuat ruang observasi di tingkat desa sebagai upaya mencegah penularan Coronavirus Disease (Covid-19). Ruang observasi itu diperlukan terutama bagi warga Jatim yang bekerja di luar provinsi atau luar negeri kemudian pulang kampung atau mudik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim, Kusnadi, mengapresiasi pendirian ruang observasi sampai di desa-desa itu. Ia mengimbau pemerintah daerah yang minim segera mendirikan ruang observasi itu. Ia mengatakan, ruang observasi sangat dibutuhkan apalagi menjelang Ramadhan dan Lebaran.
Biasanya, kata Kusnadi, banyak orang mudik ke Jatim saat Ramadhan dan menjelang Lebaran. “Kita tidak mungkin mencegah orang mudik, apalagi dia pulang dari daerah episentrum yang di daerah tersebut dia sudah tidak bisa bekerja lagi dan ingin pulang ke wilayahnya masing-masing,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat malam, 17 April 2020.
Kusnadi menyinggung beberapa kabupaten/kota di Jatim yang sampai kini masih 20 persen ketersediaan ruang observasinya, di antaranya Kota Surabaya. “Yang belum 20 persen kota Surabaya, misalnya, yang begitu banyak kelurahnnya bahkan di kelurahan itu ada tempat-tempat belajar PAUD yang saat ini ditinggalkan. Jadikanlah tempat observasi,” ujar politikus PDIP itu.
Baca Juga: Dewi Perssik Mendadak Kesal Soal Virus Corona
Di tempat sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa sementara ini sebanyak 6.343 ruang observasi telah berdiri di kelurahan-desa se-Jatim. Tidak semua daerah desanya ada ruang observasinya, ada pula kabupaten/kota yang tingkat ketersediaan ruang observasi di desa/kelurahan di bawah 20 persen.
Kabupaten/kota yang ruang observasinya di bawah 20 persen, di antaranya Kota Surabaya, 27 kelurahan yang menyediakan ruang observasi dan 127 kelurahan belum (17,5 persen); Kota Blitar, 3 kelurahan sudah ada ruang observasi dan 18 kelurahan belum (14,3 persen); dan Kabupaten Malang, 53 desa sudah ada ruang observasi sementara 337 desa (13,6 persen).
Lalu Kota Madiun, 3 kelurahan sudah ada ruang observasi dan 24 kelurahan belum (11,1 persen); Kabupaten Probolinggo 30 desa sudah ada ruang observasi, 3 desa belum (9,1 persen); Kota Batu, 2 kelurahan sudah, 22 belum (8,3 persen); Kota Malang, 3 kelurahan sudah, 54 belum (5,3 persen); Kota Probolinggo 1 kelurahan sudah, 28 belum (3,4 persen); dan Kota Kediri 1 sudah, 45 belum (2,2 persen).
Sedangkan daerah yang seluruh desanya sudah menyediakan ruang observasi, di antaranya, Kabupaten Banyuwangi, Sumenep, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Bojonegoro, Mojokerto, dan Kota Mojokerto. “Kita masih menbutuhkan keikutsertaan 25,5 persen, kita harapkan setiap desa setiap kelurahan memiliki ruang observasi,” ujar Khofifah.(mus)
