30 Mei 2023 - 18:27 18:27

Jelang Pemilu, Isu Politik Identitas Makin Menguat

WartaPenaNews, Jakarta – Tes baca Al Quran bagi calon presiden dan wakil presiden tak diatur dalam Undang-undang tentang Pemilu maupun Peratiran KPU. Sehingga tak ada kewajiban bagi pasangan capres untuk memenuhi undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh.

“Tidak ada kewajiban bagi capres untuk menghadiri undangan dari Dewan Ikatan Dai Aceh. Tapi jika capres-cawapres mau hadir di uji baca Alquran untuk meyakinkan rakyat Aceh, itu berpulang kepada masing-masing Capres,” kata Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menanggapi isu tes baca Alquran bagi pasangan capres/cawapres melalui keterangannya, Selasa (1/1/2019).

Menurut dia, munculnya ide tes baca Al Quran bagi pasangan capres ini tidak terlepas dari menguatnya politik identitas yang ditandai dengan mencuatnya simbol-simbol agama. Hal itu sudah terlihat sejak Pilkada DKI Jakarta hingga Pilkada serentak, isu politik berbasis agama kian mendominasi ruang publik.

“Pada mulanya, Jokowi dihantam berbagai isu yang berbau SARA. Berbagai opini dibangun untuk mendelegitimasi keislaman Jokowi. Berbagai tudingan yang diembuskan hingga tuduhan Jokowi melakukan kriminalisasi ulama, keturunan Cina, antek aseng hingga dituduh pernah menjadi kader Partai Komunis Indonesia (PKI),” kata dia.

Tak hanya Jokowi, kini Prabowo Subianto pun tak luput dari isu agama yang meragukan keislamannya, calon presiden nomor urut 02 itu didera isu tidak bisa menjadi imam sholat. Bahkan, kata dia, dengan beredarnya video yang diduga Prabowo ikut merayakan natal bersama dengan keluarga dan kaum kristiani menjadi viral.

“Akhirnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu 2019 mulai terjebak dengan suasana politik identitas. Hal ini membuat demokrasi kita mengalami defisit,” jelas dia.

Karyono menambahkan, Pemilu yang seharusnya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas akhirnya bergeser menjadi sekadar caci maki, dan penuh ujaran kebencian.

Selain itu, dampak dari menguatnya politik identitas bisa merusak esensi demokrasi dan mendorong segregasi sosial. Lebih dari itu, isu SARA berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. (rob)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

penemuan mayat
Mayat Tanpa Busana di Depok Sulit Diidentifikasi karena Kondisi Tak Utuh
000_99B6ZA
Duel Manchester City Vs Arsenal: Laga Berburu Gelar
Leunca
Khasiat Menakjubkan Konsumsi Leunca untuk Obati Asam Urat
Jalan Tol Serbaraja bakal mendongkrak jalur distribusi daerah penyangga ibu kota Jakarta. (Foto: Kementerian PUPR)
Tol Anak Usaha Sinar Mas Land, Koneksikan Jakarta-Tangerang-Banten
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
tulang
Kenali dan Rawat Tulang Belakang Anda dengan Kasur yang Tepat
satu 1
Cinta Laura-Putri Marino Gaungkan Kreativitas dan Kekuatan Wanita Indonesia di Festival Film Cannes
Rossarin Klinhom Foto: BabeOfTheDay
Model Seksi Asal Thailand Ini Gunakan Pakaian Dalam saat Main Kayak
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
KDRT
Istri di Depok jadi Korban KDRT Malah Ditahan

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
30 Mei 2023 - 09:08
KPK Tegaskan Pemberhentian Brigjen Endar Bukan Ranah Ombudsman

wartapenanews.com – KPK menyebut pemberhentian Brigjen Endar Priantoro bukan ranah kewenangan Ombudsman. Sebab pemberhentian tersebut bukan ranah pelayanan publik, tetapi hukum administrasi kepegawaian. Hal tersebut yang menjadikan KPK tidak memenuhi

01
|
30 Mei 2023 - 08:36
12 Santri di Kabupaten Bandung Diperkosa Guru Ngaji

wartapenanews.com – Oknum guru ngaji di Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berinisial ADR berakhir di bui. Ia dibui karena memperkosa 12 santrinya. Mirisnya, para korban merupakan anak di bawah umur. Usianya rentang

02
|
30 Mei 2023 - 08:12
Megawati dengan Ganjar Pranowo Dikabarkan Ada Kontrak Politik, Ini Bantahan PDIP

wartapenanews.com – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membantah adanya kontrak antara Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. “Soal pilpres dan capres

03