WartaPenaNews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan publik agar memilih pasangan capres dan cawapres serta caleg yang memiliki integritas dan kejujuran. Meski demikian, kasus politik uang selalu mewarnai pelaksanaan Pemilu.
Ya, ini tak terkecuali menjelang pemungutan suara 17 April saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bowo Sidik Pangarso yang merupakan legislator Golkar dari dapil II Jawa Tengah.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita tumpukan amplop berisi uang yang berada di dalam 82 kardus dan 2 kontainer. Rencananya, uang itu akan digunakan Bowo untuk serangan fajar menjelang Pemilu 2019.
Pengamat hukum dari Universitas Lampung Yusdianto Alam mengatakan, saat ini sulit mencari politikus yang mempunyai integritas dan kejujuran. Pemicunya, sistem politik memaksa para aktor politik untuk tidak berlaku jujur.
“Maka, tidak heran bahwa ketidakjujuran itu korupsi. Oleh politisi sudah seperti udara untuk bernapas, politik biaya tinggi ini menyebabkan sebagian besar politisi menutupi kebutuhan biayanya dengan cara yang tidak jujur. Anehnya, ini diterima sebagai sesuatu yang alami. Semua orang permisif memaklumi,†papar Dosen Ilmu Hukum dan Tata Negara itu kemarin (4/4).
Oleh karena itu, menurut Yusdianto, wajar jika KPK secara terus-menerus mengampanyekan publik agar pilih yang jujur. Sebab, lembaga antirasuah ikut bertanggung jawab kepada pencegahan praktik korupsi.
“Pencegahan pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan agar timbul kesadaran para politikus tidak melakukan korupsi jika sudah duduk sebagai anggota DPR,†paparnya
Dalam konteks tidak jujur, kata Yusdianto, yang berkaitan dengan sistem politik harus dilakukan reformasi. Terutama dalam pola rekrutmen kader. “Sebab, dengan sistem pemilihan seperti sekarang ini, lebih banyak orang berduit, tapi tidak cerdas politik yang menguasai caleg-caleg parpol,†sesalnya. (*/dbs)
