WARTAPENANEWS.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tidak akan memberi bantuan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya gugatan soal nepotisme yang dilakukan selama pemerintahannya.
Hasto menyebut pihaknya dengan tegas membatasi diri dalam proses hukum yang dituntut oleh masyarakat. “Ya kami memisahkan ya antara proses hukum karena itu masyarakat sipil yang bergerak,” kata Hasto saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
Hasto menilai gugatan tersebut sejatinya tidak menyalahi aturan maupun kenyataan yang ada. Ia mewajarkan adanya tindakan hukum tersebut karena publik pun juga dapat melihatnya sendiri.
“Kalau nepotisme bukan dugaan lagi tapi sudah terjadi,” tutur Hasto, menekankan.
Oleh karenanya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menilai tuntutan kepada pemimpin Indonesia saat ini merupakan wujud dari semangat Reformasi. Ia pun meyakini tindakan tersebut berlandaskan pada keinginan untuk bangkit di era neo Orde Baru.
“Jadi ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum, dan ketika itu kemudian dipahami, masih ada waktu untuk melakukan koreksi,” jelasnya.
Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara melakukakn gugatan terhadap Presiden Joko Widodo beserta keluarganya atas dugaan nepotisme. Tuntutan yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (12/1/2024) itu sudah dilayangkan dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) teregister di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT. (mus)
