WartaPenaNews, Medan – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) me’warning’ Pemerintah Kota Medan atas aksi menghalang-halangi wartawan saat akan mewawancarai Walikota Medan Bobby Nasution.
Hal itu ditegaskan Ketua SMSI Sumut Ir Zulfikar Tanjung didampingi Sekretaris Erris J Napitupulu dan Wakil Ketua H Agus S Lubis, Kamis (15/4/2021) sehubungan maraknya pemberitaan pelarangan wartawan mewawancarai Bobby Nasution oleh oknum-oknum mengaku pengawal.
“Kami (SMSI Sumut – red) yakin insiden itu tidak perintah Wali Kota Bobby dan oknum petugas itu bisa saja tidak mengerti UU Pers. Ini ‘warning’ , Kominfo Medan harus tahu ini, sudah terjadi dugaan pelecehan UU Pers. Jangan sampai jadi “darurat pers’,†tegas Zulfikar.
Kepala Dinas Kominfo Medan harus segera mengantisipasi ini secara dini sebelum meluas menjadi dikotomi pers dan pimpinan Pemko Medan, yang tentunya bertentangan dengan komitmen pemerintah termasuk Presiden yang selalu mengedepankan kemitraan produktif dengan pers.
Aksi itu, lanjutnya bisa berimplikasi hukum khususnya UU Pers No.40 tahun 1999 yang secara tegas menyatakan ada denda dan ada pidananya, bagi pihak yang menghalang-halangi tugas wartawan.
“Ke depan untuk menghindari salah paham, perlu segera duduk bersama antara unsur-unsur pertugas dengan wartawan yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo dengan mengundang ahli pidana dan ahli jurnalistik serta unsur pemerintahan yang terkait,†tukas Zulfikar Tanjung.
SMSI Sumut selaku unsur konstituen Dewan Pers tentu menginginkan hubungan kemitraan yang sudah terbina baik antara pers dengan Pemko Medan tetap berjalan baik dan tidak terusik oleh oknum-oknum petugas yang hanya memandang tugas pokok dan fungsinya secara sempit.
Lebih lanjut Sekretaris SMSI Sumut Erris J Napitupulu mengemukakan sebenarnya tidak perlu ada dikotomi dan perselisihan antara petugas keamanan atau pengawalan Walikota dengan wartawan, sebab masing-masing memiliki sandar operasional dan prosedur (SOP).
“Di satu sisi petugas yang menguasai SOP dengan baik tentu sudah memahami segala aturan yang berlaku termasuk UU Pers. Di sisi lain wartawan yang profesional tentu juga sudah menguasai kode etik jurnalistik. Jadi kalau keduanya saling memahami tidak akan ada masalah,†ujar Erris seraya juga minta Dinas Kominfo Medan segera mengantisipasi.
PWI Sumut
Sementara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) ikut mengkritik pengamanan yang dilakukan terhadap Walikota Medan Bobby Nasution. PWI mengingatkan pengamanan Bobby tidak boleh menghalangi wartawan yang hendak mewawancarai Bobby.
“Tidak boleh polisi, Paspampres menghalangi tugas jurnalistik wartawan,” kata Ketua PWI Sumut, Hermansjah, seperti dikutip kanab Detik.com, Kamis (15/4/2021).
Hal itu disampaikan Herman karena adanya wartawan yang dihalangi untuk mewawancarai Bobby di kantor Wali Kota Medan. Wartawan itu disebut dihalangi oleh Satpol PP, polisi, hingga Paspampres yang berada di kantor Wali Kota Medan.
Ada juga video yang menunjukkan wartawan di area Kantor Wali Kota Medan diminta oleh seorang polisi agar tak berada di bagian depan gedung. Selain itu, ada seseorang yang menggunakan pakaian safari meminta agar dirinya tak direkam.
“Ini kan bermula dari adanya wartawan yang dihalangi mulai dari Satpol PP, polisi, dan Paspampres katanya di Pemko. Kita kan belum tahu, belum mengkonfirmasi ke Bobby apakah itu atas permintaan beliau atau tidak,” ucapnya.
Herman mengingatkan tidak ada yang menghalangi tugas wartawan. Dia menegaskan tugas wartawan dilindungi undang-undang.
“Karena wartawan bekerja juga dilindungi UU,” ucapnya.
Menurut Herman, wartawan harusnya diberikan akses untuk bisa bertemu dengan Bobby sebagai narasumber. Apalagi, katanya, Bobby merupakan Wali Kota Medan.
Dia membandingkan pengamanan Bobby sebagai Wali Kota Medan dengan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut. Herman meminta Bobby bisa lebih terbuka seperti Edy. (rob)
