WartaPenaNews, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti wacana kebijakan â€new normal†atau kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19 yang akan digulirkan pemerintah.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai rencana tersebut tidak relevan dilaksanakan saat ini, karena angka penularan Covid-19 di Tanah Air masih sangat tinggi.
Bahkan, kata Haedar, laporan badan nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi.
“Pemerintah justru akan melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?” kata Haedar dalam keterangannya, Kamis, 28 Mei 2020.
Menurut Haedar, wajar bila pernyataan pemerintah tentang new normal belakangan ini menimbulkan polemik dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Pasalnya, di satu sisi pemerintah masih melakukan PSBB di sejumlah daerah. Tapi di sisi lainnya justru pemerintah mewacanakan pemberlakuan relaksasi.
“Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan,” kata Haedar.
Atas sikap itu, menurutnya, wajar publik menilai pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang keselamatan masyarakat.
Haedar mengakui penyelamatan ekonomi memang penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah keselamatan manusianya ketika pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta pemerintah mengkaji dengan matang pemberlakuan new normal.
Ia mendesak pemerintah memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuannya, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.
Haedar juga meminta pemerintah menyampaikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tidak semakin meluas atas kebijakan itu.
Jika tetap memberlakukan kebijakan new normal, kata Haedar, segala konsekuensi dan tanggung jawab ada pada pemerintah.
“Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya. (mus)
