Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo meminta KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan semua pihak yang diduga terlibat kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Kalau memang ada bukti keterlibatan komisioner KPU lainnya, maka hukum harus berlaku secara fair. Si oknum tadi ya turut diseret ke pengadilan juga. Termasuk Hasto,†kata Karel kepada wartapenanews, Senin (13/12/2020).
Seperti dikutip dari Majalah Tempo, edisi 11 Januari 2020, PDIP diduga memerintahkan salah satu staf partai, Saeful Bahri, untuk bermanuver melobi KPU. Saeful lantas menghubungi orang kepercayaan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu.
Belakangan, Wahyu meminta imbalan untuk operasional sebesar Rp 900 juta. “Saeful mengatakan ke Hasto bahwa butuh Rp 1,5 miliar untuk lobi KPU,†ujar penegak hukum yang mengetahui kasus ini. Hasto juga diduga tahu ada permintaan dari Tio kepada Saeful soal uang muka untuk lobi.
Belakangan salah satu ajudan Hasto menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta kepada Saeful lewat Donny pada 16 Desember 2019. Beberapa sumber menyebutkan uang itu diduga berasal dari Hasto.
Setelah diperiksa, Saeful menolak banyak berkomentar. “Tanya ke penyidik,” kata dia.
Menurut Karel, gara-gara kasus suap ini, kredibilitas KPU sebagai lembaga Pemilu menjadi rusak. Namun dia tidak setuju jika karen kasus Wahyu ini, KPU dibubarkan. “Tidak bisa kita emosional begitu. Perilaku WS kan ulah oknum,†kata dia.
Hasto membantah terlibat dalam perkara ini. dia menuturkan sejumlah informasi yang mengaitkan dirinya dengan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu cs ini sebagai pembingkaian alias framing.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi tersangka kasus suap dalam pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 atas nama Harun Masiku. Wahyu ditetapkan bersama 4 orang tersangka lainnya. (rob)
