WartaPenaNews, Jakarta – Gara-gara WhatsApp mengumumkan kebijakan privasi baru, dua aplikasi pesan instan, Telegram dan Signal, dilaporkan tiba-tiba mengalami peningkatan penggunaan.
WhatsApp, yang menggunakan teknologi enkripsi Signal, meminta pengguna untuk setuju kalau Facebook dan anak perusahaannya seperti Facebook Payments, CrowdTangle dan Onavo, mengumpulkan data privasi mereka.
Data tersebut berupa nomor ponsel, informasi perangkat dan koneksi, lokasi, log, cookies dan kontak. Meski begitu, platform pesan singkat ini tetap mengklaim menghargai privasi penggunanya. “Menghargai privasi Anda sudah tertanam di dalam DNA kami,” kata WhatsApp di laman FAQ resmi mereka.
Pembaruan kebijakan ini diumumkan kepada setiap pengguna, ketika membuka aplikasi WhatsApp, mereka mengirimkan laman pop-up persetujuan sebelum pengguna bisa kembali mengakses pesan.
Sementara untuk pesan, WhatsApp menyatakan pesan disimpan di perangkat, bukan server mereka. “Begitu pesan terkirim, mereka dihapus dari server kami,” ungkap WhatsApp.
Jika pesan tidak terkirim, misalnya karena penerima pesan sedang tidak tersambung ke internet, WhatsApp menyimpannya, dilindungi enkripsi selama 30 hari. Jika lewat dari 30 hari, pesan tersebut akan dihapus dari server WhatsApp.
Dikutip dari situs uk.finance.yahoo, Sabtu, 9 Januari 2021, sejumlah aktivis data privasi mempertanyakan langkah ‘terima pengambilan data atau keluar’ di media sosial Twitter.
Oleh karena itu, mereka menyarankan pengguna untuk beralih ke aplikasi pesan instan lain, seperti Telegram dan Signal. Senada, pakar keamanan siber Jiten Jain, berpendapat meskipun WhatsApp memberi opsi untuk memilih atau tidak, namun kebijakan baru ini merupakan ancaman bagi privasi sehingga membuat resah.
Menurutnya, penggunaan data privasi bersama untuk kepentingan bisnis bisa jadi bahwa WhatsApp akan membagikannya untuk kepentingan pemerintah dan penegak hukum.
“Data privasi yang tersedia dan dibagikan oleh WhatsApp mulai mirip dengan Facebook. Mereka (Facebook) membagikan data privasi penggunanya ke pemerintah jika ada permintaan. Sepertinya WhatsApp akan mulai melakukan hal yang sama,” kata Jain, seperti dikutip dari laman Times of India.
Sementara bagi pengacara bidang teknologi di India, Mishi Choudhary, menambahkan jika Facebook sebenarnya memberikan ‘persetujuan yang memaksa’ dengan meminta pengguna mengklik ‘agree’ (setuju) atau tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp. (mus)
