WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah akan kembali membuka keran impor gula kristal mentah (raw sugar) untuk industri dalam negeri pada tahun ini. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, jumlah alokasi impor gula tersebut sebanyak 2,8 juta ton.
“Kebutuhan impor gula tahun depan 2,8 juta ton. Kalau total kebutuhan gulanya sekitar 3,6-3,7 juta ton,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Selasa (22/1).
Sigit menjelaskan, rekomendasi impor gula mentah dikeluarkan tergantung permintaan industri. Kata dia, saat ini sedang dilakukan verifikasi industri mana saja yang membutuhkan. Adapun, kebutuhan gula mentah untuk industri makanan dan minuman sepanjang 2019 mencapai 3,6 juta ton. Tapi, dalam rapat koordinasi terbatas yang kemarin memutuskan, bahwa impor gula mentah tahun ini sebesar 2,8 juta ton.
“Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan survei yang dilakukan di industri makanan dan minuman nasional, di mana mereka masih memiliki stok gula yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi tahun ini sekitar 800 ribu ton,” ujarnya.
Sigit menuturkan, Kemenperin akan mengeluarkan rekomendasi impor gula mentah per enam bulan, sehingga importasinya dilakukan sebanyak dua kali. Dia memperkirakan, pada enam bulan pertama jumlah impor gula mentah akan lebih besar ketimbang enam bulan selanjutnya, hal itu mengingat akan ada momen puasa dan lebaran.
“Kira-kira 60 persen impor dilakukan untuk enam bulan pertama, dan 40 persennya di enam bulan terakhir,” jelasnya.
Menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka keran impor gula mentah pada tahun ini, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Arum Sabil, menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut terkesan ‘brutal’ dan tergesa-gesa. Artinya, di dalam keputusan tersebut tidak mempertimbangkan jumlah stok gula yang dimiliki petani dalam negeri.
“Saya melihat kebijakan impor gula terkesan brutal banget ya, kareana apa? Stok gula melimpah, tapi impor digenjot dengan sedemikian rupa sehingga menganggu supply demand. Ya kalau menurut saya jika dilakukan untuk sekarang terlalu tergesa-gesa, karena kan stok gula kita kan harus dihitung terlebih dahulu dan diinformasikan ke publik gitu,” kata Arum.
Jika tetap impor dilakukan pada tahun ini, dia khawatir gula yang ada saat ini tidak terkontrol dengan baik. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada hasil panen bulan mei 2019 ini.
“Empat bulan lagi kita ini kan mau panen dari sekarang. Sementara untuk stok gula menurut saya untuk bulan Agustus-September itu masih cukup dari stok gula yang ada,” ujarnya.
Dampak dari kebijakan tersebut, lanjut Arum, bisa mengakibatkan banjirnya stok gula impor di dalam negeri. Maka tidak menutup kemungkinan, bisa berimbas kepada penyerapan Bulog dalam membeli hasil panen gula milik petani. Terlebih, harga gula dalam negeri lebih tinggi dibandingkan gula impor.
“Ya, kalau untuk sekarang kan stok gula petani sudah habis, karena kan sudah dibeli bulog, bagaimana dampak dari impor gula itu?. Nah kan pada akhirnya bulog tidak bisa maksimal untuk membeli gula para petani. Ya, karena ada sebagian gula petani yang tidak terserap sebanyak 40%, sehingga dijual ke pedagang, Karena penyerapan dari bulog itu kan telat keputusannya,” tuturnya.
Arum menilai, jika kebutuhan gula dalam negeri selalu dipenuhi melalui impor, maka dikhawatirkan stok yang ada saat ini, dengan ditambah jumlah produksi bakal menjadi beban pasar pada tahun 2019. Parahnya lagi, untuk gula milik petani saja, belum ada kepastian bahwa tahun ini akan dibeli pemerintah.
“Sebelum pemerintah menentukan impor, pastikan dulu gula petani itu akan diapakan dan mau dibeli pemerintah berapa?. Karena itu kan belum ada kepastian dari pemerintah dengan regulasi yang ada, kalo gula petani dibeli pemerintah, saya berharap jangan tergesah-gesah, karena impor itu juga akan menjadi ancaman bagi petani dan produksi gula yang berbasi tebu dalam negeri,” tuturnya.
Untuk itu Arum berharap pada pemerintah agar menghidupkan lagi dewan gula indonesia. Pasalnya, semua stakeholder yang berkaitan dengan pergulaan nasional itu bisa duduk satu meja, sehingga tidak terkesan kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Baik itu dari Fram, maupun pihak regulasi.
“Para peneliti dan akademisi bisa duduk satu meja. Persoalan-persoalan gula nasional kita itu nanti akan bisa dikupas, dibahas, dibicarakan, sehingga kebijakannya benar-benar kebijakan yang bisa melindungi manusia, bukan manusia yang melindungi kebijakan gitu loh,” tambah dia. (dbs)
