WartaPenaNews, Jakarta – Merespon kekeringan yang masih melanda pertanian di Desa Seunubok Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Daerah akan melakukan pemetaan dan mitigasi wilayah yang masih kekeringan.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, kementerian siap membantu menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah-daerah terdampak kekeringan dengan menyediakan paket bantuan kepada petani.
Di Blang Mangat ini, sebenarnya sudah terbangun waduk, namun ternyata waduk juga mengalami kekeringan, sehingga dibutuhkan pemompaan.
“Pertama adalah pompanisasi dan pipanisasi. Bantuan tersebut digunakan untuk menarik air dari sumber-sumber yang ada, baik dari sungai maupun mata air,” ujar Sarwo Edhy, Selasa (25/2/2020).
Contohnya di Purwakarta, Jawa Barat. Dilakukan pipanisasi sepanjang 3.700 meter untuk menarik air dari sungai. Begitu juga di Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal. Intinya, daerah-daerah yang terancam kekeringan jika ada sumber airnya akan dibantu dengan pompa dan pipa.
“Ini bisa menyelamatkan lahan sawah seluas 1.500 hektar (ha) yang terancam gagal panen. Bila Lhokseumawe juga membutuhkan, silakan ajukan permintaannya,” ungkap Sarwo Edhy.
Kedua, kementan juga bisa menyediakan pembangunan embung atau long storage. Program ini untuk kelompok tani guna menampung air di musim hujan (bank air) kemudian dialirkan ke sawah bila dibutuhkan. Ketiga, membangun sumur dangkal (sumur bor) di lahan-lahan yang mengalami kekeringan.
“Sumur bor ini dalamnya bisa mencapai 60 meter. Ini juga cukup membantu dalam mengatasi kekeringan,” ungkapnya.
Baca Juga: Kementan Kembangkan Industri Pangan Lokal Berbasis UMKM
Keempat, petani diimbau untuk ikut program asuransi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan asuransi ini, jika ada lahan padinya mengalami kekeringan hingga 70% akan dapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta per ha per musim.
“Sehingga petani tidak perlu lagi was-was mengalami gagal panen karena kekeringan. Karena dari klaim bisa jadi modal menanam kembali,” tambah Sarwo Edhy.
Keberadaan waduk di Desa setempat yang tidak memiliki sumber debit air memang tampak dalam kondisi mengering. Sehingga tidak bisa diandalkan untuk memenuhi hajat petani yang membutuhkan air untuk mengairi luas 50 hektar areal persawahan yang ada di kasawan itu.
Geuchik Gampong setempat Haji Usman mengharapkan adanya perhatian Pemerintah Kota melalui Dinas (DKPPP) terkait keberadaan waduk yang perlu dilengkapi sistem pompanisasi ataupun pembangunan sumur bor sesuai dibutuhkan untuk mengairi areal persawahan yang mencapai sekitar 140 hektar.
“Kalau di daerah Jawa bisa, di Aceh pasti juga bisa. Tapi ini butuh perhatian dan kepedulian pemerintah Kota. Kami berharap pemerintah Kota tidak diam di saat petani menjerit,” kata Usman.(srv)
