Jakarta, WartaPenaNews – Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa, terutama di daerah perbatasan. Salah satu provinsi yang berada di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia adalah Kalimantan Utara (Kaltara).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan di Provinsi Kalimantan Utara melalui penyediaan infrastruktur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi juga bertujuan mengurangi kesenjangan pembangunan antar kawasan, serta ketimpangan taraf hidup masyarakat.
Sepanjang tahun 2019, Ditjen Cipta Karya telah membangun jalan lingkungan sepanjang 380 meter di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,5 miliar.
Sementara di Kecamatan Krayan Tengah Kementerian PUPR juga telah melaksanakan program PISEW berupa pembangunan jalan penghubung desa dan perbaikan pasar tradisional di Krayan Timur untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi dua desa.
Pembangunan infrastruktur kerakyatan juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara. Program ini menelan biaya sebesar Rp 10,9 miliar.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, Kementerian PUPR juga melakukan rehabilitasi dan renovasi gedung lembaga pendidikan. Rehabilitasi gedung pendidikan dasar SD dan SMP di Kota Tarakan dan Kecamatan Krayan mencakup 3 SD di Tarakan serta 3 SD dan 3 SMP di Raya dengan dana senilai Rp 33,7 miliar.
Renovasi juga dilakukan pada Gedung Laboratorium Teknik Universitas Borneo Tarakan dengan dana APBN 2019 senilai Rp 33,7 miliar. Renovasi sarana pendidikan di Kaltara menghasilkan total 14 ruang kelas belajar dan 3 toilet di Kota Tarakan dan 27 ruang kelas belajar serta 6 toilet di Kecamatan Krayan.
Selain infrastruktur kerakyatan di perbatasan, Kementerian PUPR pada juga tengah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Salah satu PLBN di Kaltara yang akan segera dimulai pembangunannya adalah Long Midang di atas lahan seluas 5,49 hektare dengan anggaran Rp 245 miliar.
Selain Long Midang juga ada 3 PLBN lainnya yang akan diselesaikan yakni Long Nawang, Sei Pancang, dan Labang. Pembangunan keempat PLBN tersebut diperkirakan membutuhkan biaya total sekitar Rp 1 triliun, dengan masing-masing PLBN sekitar Rp 200 miliar. (rob)
