Jakarta, WartaPenaNews.com – Hingga akhir tahun 2018, cakupan layanan air minum di Indonesia baru mencapai sebesar 73% dan ditargetkan meningkat tahun 2019 menjadi 75%. Target 100% akses air minum sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) yakni tahun 2030.
Pemenuhan akses aman air minum sesuai dengan otonomi daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan badan usaha memberikan dukungan bagi akselerasi program penyediaan air minum di daerah.
Hal ini karena pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai 100% akses aman air minum diperlukan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 253,8 triliun dengan komposisi 20% dari APBN dan 80% non-APBN. Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu inovasi pembiayaan pembangunan SPAM.
“Untuk periode 2020-2024, ditargetkan pembiayaan 10 Juta Sambungan Rumah, dengan tambahan kapasitas sebesar 85.000 liter/detik. Kementerian PUPR mendukung melalui Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Baru sebesar 45.250 liter/detik, Program Optimalisasi SPAM Eksisting sebesar 21.350 liter/detik, dan Program Penurunan Kebocoran sebesar 18.400 liter/detik,†kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H. Sumadilaga pada acara Indonesia Water & Wastewater Expo & Forum (IWWEF) ke-8 di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Dikatakan Menteri Basuki, diperkirakan kebutuhan pembiayaan Program 10 Juta Sambungan Rumah sebesar Rp 92,3 Triliun. Dengan skema KPBU, diharapkan penambahan layanan air minum bisa terlaksana lebih cepat dan masyarakat tetap membayar biaya pengolahan air menjadi air layak minum dengan tarif terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga usai pembukaan acara tersebut mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan bagi badan usaha untuk dapat terlibat dalam pengembangan SPAM. “Untuk mendorong pelayanan SPAM dengan skema KPBU, terus dilakukan evaluasi proses dan regulasi untuk lebih memudahkan pelaksanaan skema KPBU,†ujar Danis.
Hingga September 2019, berdasarkan data Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), 6 SPAM yang dibiayai melalui skema KPBU sudah dalam tahap konstruksi, yakni SPAM Jatisari Kota Bekasi, Umbulan, Kota Bandar Lampung, Semarang Barat, Dumai, dan Kali Angke Tangsel.
10 SPAM Dalam Tahap Persiapan KPBU
Sepuluh SPAM dalam tahap persiapan untuk dibangun menggunakan skema KPBU, yakni SPAM Sarbagikung, Karian-Serpong, Ciawi Kabupaten Bogor, Kamijoro, Kota Tangerang, Pekanbaru, Kabupaten Gresik, Kota Makassar, dan SPAM Regional Jatigede serta Jatiluhur I. Dari ke-10 SPAM tersebut, SPAM Regional Jatiluhur I kini dalam tahap pelelangan dan SPAM Kabupaten Gresik sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PDAM Gresik dan PT. Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta pada 11 April 2019 lalu.
Proyek SPAM Regional Jatiluhur I yang berkapasitas 5.000 liter/detik, dibangun melalui skema KPBU atas prakarsa badan usaha (unsolicited) dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atau PJPK. Sebanyak 80% dari alokasi air SPAM Jatiluhur I akan melayani sebagian wilayah DKI Jakarta, melalui PAM Jaya. Sedangkan 20% sisanya untuk melayani wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi melalui PDAM-nya masing masing. Total tambahan penduduk terlayani sebanyak 2 juta jiwa dengan target beroperasi tahun 2021. (rob)
