Jakarta, WartaPenaNews – Wacana pemerintah melalui Kementerian Agama akan mengatur dan menyiapkan teks Khutbah Jumat mendapat tentangan dari Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anton Tabah Digdoyo.
Ia mengatakan, pemerintah jangan terlalu ikut campur urusan agama. Bahkan, Anton menilai wacana itu seperti menjadikan NKRI layaknya negara komunis.
“Masya Alloh ada apa lagi ini Kemenag, kok berwacana seperti itu?. Mosok khotbah diawasi dan teksnya dari Depag. Memanganya NKRI jadi negara komunis apa?,†kata Anton ketika dimintai komentarnya, Minggu (26/1/2020).
Ia mengatakan, penguasa tak perlu lagi mengawasi ceramah, apalagi sampai menyiapkan teksnya.
“Jika ditemukan ada khatib yang tak sesuai ketentuan syariah, masyarakat bisa melakukan koreksi atas khotbah tersebut,†ujar Anton.
Mantan jendral Polri ini mengingatkan, undang-undang dan peraturan sudah mengatur tentang kebehasan berbicara, dan menyampaikan pendapat di muka umum secara lengkap dan detail. “Jadi tak harus lagi khotbah dan ceramah diawai,†pungkas Anton. (rob)
