Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan kirim surat peringatan buat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan karena terlambat menyerahkan Raperda APBD 2020.
Semestinya dokumen Raperda APBD 2020 itu sudah dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi.
“Kirim peringatan karena sudah melalui tanggal 30 November. Kami yakinkan yang kami tegur itu benar-benar sudah telat menyepakati (dan mengirim) 30 November meskipun belum terkena sangsi. Tetapi secara administrasi, semestinya itu sudah butuh kami peringatkan,” sebut Dirjen Bina Keuangan Wilayah Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi di Jakarta.
Surat itu, katanya, ialah seperti peringatan dengan peringatan supaya cepat dituntaskan jangan sampai terganggu sampai pengesahan APBD melebihi 31 Desember 2019.
Didapati, DKI Jakarta semestinya menyepakati dan menyampaikan Raperda APBD 2020 ke Kemendagri pada 30 November 2019 untuk dievaluasi sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Dasar Pengaturan APBD Tahun Anggaran 2020.
Walau demikian, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sudah menyampaikan sasaran penyelesaian pembahasan RAPBD pada 11 Desember 2019 untuk dievaluasi oleh Kemendagri, tetapi Kemendagri belum secara sah memastikan DKI telat.
“Saya belum dapat mengatakan yang bekasnya telat karena peraturan perundang-undangan bilang tiga hari setelah kesepakatan itu dikirim ke Kemendagri. Bermakna berhitungnya jika telat itu tujuannya seandainya kata memutuskan 30 November bermakna tinggal kalkulasi tiga hari kerja yang akan datang,” sebut Syarifuddin.
Surat itu, katanya, akan dikirimkan surat pada DKI dan wilayah yang lain yang mengalami keterlambatan.
“Paling tidak minggu kedepan, kami sudah harus menyurat memperingatkan yang belum. Gagasan kami, artinya kami sudah tahu benar yang akan telat,” kata Syarifuddin.
Mengenai sangsi administrasi tidak dibayarkannya gaji buat DPRD atau Pemprov diresmikan jika wilayah itu tidak menetapkan APBD paling terlambat 31 Desember 2019 setelah dievaluasi oleh Kemendagri.
“Terkecuali sampai 1 Januari belum di setujui bersama (jadi APBD) itu dapat terkena sangsi administrasi. Makanya saat ini kami tinggal nantikan,” kata Syarifuddin.(mus)
