IPOL.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah mengganti anggaran untuk pemberian biskuit dan susu kotak menjadi pemberian produk protein hewani dalam rangka mempercepat penurunan stunting di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante S. Harbuwono, dalam diskusi memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 yang digelar Forum Merdeka Barat 9, Senin, (26/6/2023).
“Anggaran untuk pembelian susu dan biskuit sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi untuk semua posyandu, anggarannya adalah untuk memberi produk makanan protein hewani kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Itu kita kerjakan sama di semua posyandu,” ungkap Dante saat menjawab ipol.id dalam acara tersebut.
Menurut Dante, perubahan alokasi anggaran untuk pemberian produk makanan protein hewani kepada anak-anak di Indonesia dilakukan setelah melewati sejumlah kajian dengan menggandeng beberapa pihak terkait.
Hasil kajian tersebut mengerucut pada efek positif yang didapatkan dari pemberian makanan tambahan dalam bentuk protein hewani dibandingkan biskuit dan susu kotak.
“Jadi, ini saat melakukan strategi ini kita kumpulkan dari para ahli, universitas, organisasi, perhimpunan dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan supaya kita terbiasa mendapatkan modul yang baik dan akurat. Ternyata setelah kita lakukan diskusi, yang memberikan efek yang paling baik bukanlah memberikan makanan tambahan dalam bentuk biskuit dan makanan dalam bentuk susu kota tadi, tetapi dalam bentuk protein hewani,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan dua strategi pendekatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, yakni pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif.
“Pendekatan spesifik berkaitan dengan pemberian makanan tambahan pada anak-anak, kemudian mencegah anak-anak menjadi sakit, dan sebagainya,” pungkas Dante.
Sementara itu, pendekatan sensitif, demikian Dante, lebih berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di lingkungan daerah setempat.
“Misalnya, kemiskinan, sanitasi yang baik, kemudian masalah budaya setempat,” lanjutnya.
Menurut Dante, optimalisasi kedua pendekatan tersebut menuntut kolaborasi lintas komponen, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Misalnya, pendekatan spesifik sudah dilakukan dengan memberikan makanan tambahan, tetapi pendekatan sensitifnya itu tidak dilakukan.
“Ini memang butuh komitmen tidak hanya dari pemerintah pusat secara eksklusif tetapi juga peran pemerintah daerah,” tegasnya.
Kemenkes lakukan sejumlah terobosan
Lebih lanjut Dante menguraikan, saat ini Kemenkes juga telah melakukan sejumlah terobosan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, salah satunya adalah deteksi stunting sejak dini.
Hal tersebut sejalan dengan tema “Menuju Keluarga Bebas Stunting, Indonesia Maju” yang diusung BKKBN dalam mempercepat penurunan stunting di Tanah Air.
“Kami melakukan deteksi stunting tidak pada saat bayi itu sudah ditimbang, tetapi jauh sebelum itu kita telah melakukan pendekatan,” katanya.
“Misalnya pembagian tablet zat besi pada remaja putri, karena secara teori stunting ini lahir dari kekurangan zat besi pada ibu-ibu saat kehamilan,” lanjutnya.
Selain itu, Kemenkes RI juga melakukan pembagian alat pemindai ultrasonografi (USG) di hampir 52 persen puskesmas di seluruh Indonesia.
“Kenapa kita lakukan pembagian ultrasonografi? Dokter-dokter ini nanti akan bisa melakukan USG pada ibu-ibu hamil, kemudian diukur lingkar kepala janin di dalam rahim ibu,” kata Dante.
“Apakah lingkar kepala janin sesuai dengan umur kehamilan? kalau nanti ternyata angkanya kecil, terindikasi tidak berkembang dengan baik, maka harus dilakukan pemberian kalori yang cukup, energi dan gizi yang cukup pada ibu-ibu tersebut sehingga tubuh janinnya menjadi lebih baik,” lanjutnya.
Kemenkes RI juga membagikan perangkat antropometri, alat untuk menimbang dan mengukur tinggi badan yang baik dan berstandar WHO di posyandu-posyandu seluruh Indonesia.
Di sisi lain, lanjut Dante, revitalisasi posyandu juga menjadi hal urgent yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat penurunan stunting.
“Program posyandu menjadi program yang tidak hanya berlaku pada saat tanggalnya sebulan sekali, tetapi posyandu itu akan hadir setiap hari di tengah masyarakat. Tidak dalam bentuk kegiatan yang berkumpul secara berkala, tetapi kader-kadernya datang ke masyarakat untuk evaluasi secara langsung kepada masyarakat,” jelasnya. (tim)
