WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Bidang Perekonomian diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kartu Prakerja yang tengah dijalankan. Sebagaimana diketahui, sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp10 triliun dan meningkat menjadi Rp20 triliun pada tahun 2021.
“Efektivitas kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas peruntukkannya,†ujar Direktur Eksekutif Institute of Public Communication (IPC) Dr. Radja Napitupulu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Sebelumnya, hasil survei dari Cyrus Network menunjukkan sebesar 98,7 persen responden yang merupakan peserta Program Kartu Prakerja merasakan manfaat dari program pelatihan tersebut. Dari total responden, sebanyak 75,8 persen menjawab setuju dan 22,9 persen menjawab sangat setuju karena mereka mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja.
Menurut Radja, Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, akibat pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
“Memeringati Hari Kebangkitan Nasional kali ini, harus diakui bahwa pelaksanaan kartu prakerja masih jauh dari harapan. Khususnya dari sisi efektivitas program tersebut sebagai program pelatihan bagi para penganggur dan pekerja yang saat ini sedang dirumahkan atau diputus kontrak kerjanya,†kata Radja. (rob)
