WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan Gerakan Bangun Rumah Subsidi Berkualitas sekaligus membuka Pelatihan 3000 Tenaga Kerja Manajemen Konstruksi bagi Pengembang, di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (18/5) lalu. Acara ini merupakan upaya Kementerian PUPR dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pelatihan tenaga kerja manajemen konstruksi yang akan diikuti lebih kurang 3000 peserta di seluruh Indonesia ini baru sebagian dari banyaknya minat masyarakat yang ingin mengikutinya. “Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masih memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan rumah berkualitas disamping penggunaan teknologi informasi,” kata Menteri Basuki dalam siaran persnya, Rabu (19/5/2021).
Menteri Basuki menambahkan, program perumahan ini masih tetap menjadi prioritas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Meskipun adanya refocusing anggaran saat pandemi COVID -19, subsidi perumahan tetap ditingkatkan demi mempercepat pemenuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia”. ujarnya
Gerakan tersebut diwujudkan melalui bantuan pembiayaan perumahan oleh Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Kementerian PUPR. Bantuan tersebut meliputi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Menteri Basuki juga berharap gerakan ini dapat menggairahkan iklim usaha industri perumahan selain konstruksi itu sendiri. “Persespi rumah subsidi yang berkualitas rendah harus dihilangkan. Saat ini rumah subsidi harus menjadi rumah yang berkualitas dan layak huni. Bukan saja bangunannya tetapi juga lingkungannya.” ucapnya
Selain itu, penggunaan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPeTruk) juga turut mempermudah proses pembangunan rumah susbsidi. Dengan aplikasi ini baik pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan setiap proses konstruksi berjalan secara akuntabel dan transparan. (rob)
