Balikpapan, WartaPenaNews.com – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa peran lembaga pengawasan sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR.
“Dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR selalu didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat/Daerah (TP4P/D) dari Kejaksaan. Kami tidak akan bisa bekerja cepat dan nyaman tanpa BPKP dan TP4P/D,†kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Komitmen peningkatan akuntabilitas belanja anggaran infrastruktur tersebut diwujudkan dengan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan antara Kementerian PUPR dengan Kejaksaan Agung.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dilakukan antara 65 Satuan Kerja Kementerian PUPR di 14 provinsi di wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan dengan 13 Kejaksaan Tinggi pada Rabu, (9/10/2019) dan disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto dan Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka.
Dalam sambutannya, Widiarto menyampaikan, kehadiran TP4P/D dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi jajaran Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pembangunan melalui pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum. Sinergi antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung pada dasarnya merupakan upaya pencegahan berbagai potensi pelanggaran hukum .
“Di era persaingan global tuntutan pembangunan infrastruktur mutlak harus kita kerjakan secara cepat. Untuk itu kita harus membuat suasana kerja yang kondusif, Kementerian PUPR tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan pihak lain termasuk aparat penegak hukum agar para pejabat pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya tidak dibayangi rasa kekhawatiran akan konsekuensi hukum selanjutnya,†ujar Widiarto.
Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka berharap, agar kerja sama dengan TP4 dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas pemerintah di pusat dan di daerah.
“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,†ujarnya. (rob)
