WartaPenaNews, Jakarta  – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepada aparat keamanan dan pemerintah daerah mengawasi masjid-masjid yang terindikasi tebar paham kebencian dan radikalisme.
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo menilai peryataan Wapres itu aneh dan mencla-mencle. “Sebelum jadi wapres tegas ia bilang BPJS haram setelah jadi wapres bilang halal itu ta’awun,” kata Anton ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, Kamis (28/11/2019).
Sebagai seorang ulama, seharusnya Ma’ruf Amin jujur tidak ada masjid yang tebar kebencian. Anton juga menilai peryataan Ma’ruf Amin itu bisa diartikan memojokan umat Islam. “Padahal dia tahu banyak tentang umat Islam tidal ada yang radikal, apalagi tebar kebencian,” sambung dia.
Sejauh ini, kata Anton, umat Islam hanya sebatas mengingatkan pemerintah agar tidak berhutang kepada negara lain dan tidak banyak memasukan barang dari China serta tenaga kerja asing. Karena ini akan berdampak terhadap perekonomian di dalam negeri. “Apa salah jika kita ingatkan pemerintah seperti itu lalu malah dituduh tebar kebencian?,” tanya Anton.
Ketua Bakorpa justru mengingatkan agar aparat kepolisian bertindak tegas terhadap para pelaku penodaan agama dan memprosesnya secara hukum dan jangan terkesan membiarkannya. “Pak Ma’ruf mestinya dorong polisi sigap proses kasus-kasus penodaan agama bukan malah nuduh umat Islam radikal dan masjid-masjid sebar kebencian tanpa bukti,” tegas Anton pengurus MUI yang mantan Jendral Polri.
Sebelumnya beredar sebuah video rekaman di media sosial Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada aparat kepolisian dan Pemda mengawasi madjid-masjid yang tebar kebencian. Hal itu disampaikan Makruf ketika memhuka acara festival Tajug di Kraton Kasunanan Cirebon Jumat (22/11) yang lalu. (rob)
