WARTAPENANEWS.COM – Efek Prabowonomics mulai terasa. Inpres 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh pemerintah, menjadi salah satu aksi nyata dari efek ini. Karena itu, marwah koperasi harus tetap terjaga, terbebas dari pasar bebas dan kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Induk Kooprasi Unit Desa (INKUD) Portasius Nggedi di Jakarta Rabu (4/06/2025). “Kami sudah berkirim surat kepada Presiden Prabowo, memberi masukan agar momentum Kopdes Merah Putih ini bisa mengangkat derajat koperasi, mendorong lebih besar, lebih mandiri dan harus bersih dari berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan arahan Presiden,” tegas dia.
Harus diakui, lanjut Portasius, selama ini peran dan fungsi koperasi terasa terpinggirkan. Kalah oleh pasar bebas dan kapitalis. Konsep Prabownomics sendiri, yakni mengambil titik tengah antara kapitalisme dan sosialisme dengan ekonomi Pancasilanya, tentu sangat peduli dengan isu ketimpangan. “Selama ini koperasi hanya menyumbang Rp1,7 Triliun dari PDB (Produksi Domestik Bruto-red) nasional yang ribuan triliun. Sangat kecil. Dengan inpres ini, kami yakin koperasi bisa maju kembali seperti apa yang dicita-citakan bapak bangsa,” ujar Portasius Nggedi.
Ketum Inkud merinci, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan KUD yang selama ini sudah terjalin, optimis akan mampu menggerakan kembali ekonomi kerakyatan. “Jaringan KUD di seluruh Indonesia yang berjumlah 9000 koperasi dengan 13 juta anggotanya, ini angka yang mampu dibesarkan kembali dengan dampak menggerakan perekonomian yang luar biasa,” katanya.
Dalam surat yang dikirim Inkud kepada Presiden Prabowo, dikatakan Porta, juga memberi masukan bahwa, pemerintah harus fair menjaga koperasi dalam sektor pembiayaan. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui bank pelat merah juga menyuport pembiayaan kepada koperasi. “Niatnya sangat bagus, memberi akses pembiayaan dengan bunga lunak. Tapi harus diingat, pemerintah harus lebih pruden sebab perang tarif bunga pinjaman ini juga bisa mematikan koperasi yang selama ini juga memberikan pinjaman ke anggota,” ungkap Portasius Nggedi.
Inkud juga menilai Rasio Gini Indonesia yang tinggi yakni mencapai 0,379 ( data Maret 2024-red) mendakan ketimpangan si kaya dan si miskin yang masih sangat besar. Hal ini berarti bahwa orang-orang dengan pendapatan tinggi menerima persentase yang lebih besar dari total pendapatan populasi.
”Nah, Prabowonomics ini menempatkan koperasi dalam peran yang lebih besar mengingat di sini, masyarakat bisa langsung mendapatkan dampak bergeraknya roda perekonomian, tidak hanya monopoli dari korporasi besar saja. Prabonomics bisa berperan dalam hal keberpihakkan kepada koperasi. Yakni melaui kebijakan, offtake/menyerap hasil barang produksi dan jasa koperasi, serta dalam hal akses pembiayaan, menjaga stabilitas harga serta subsidi pupuk dan menghapus mata rantai distribusi yang panjang,” harap Portasius.
Sebagai informasi, Prabowonomic muncul sebagai visi ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan kebangkitan ekonomi nasional dengan mengandalkan dominasi negara, nasionalisme ekonomi, menekankan pada kemandirian, pemerataan, dan pembangunan yang inklusif sesuai dengan prinsip Pancasila. Prabowonomics merupakan konsep ekonomi yang didasari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.
Banyak kalangan yang optimistis dengan konsep Prabowonomics yang dipandang sebagai kebijakan berani dan visioner. Ini adalah langkah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan ini juga akan memperkuat sektor-sektor kunci, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Yuli)
