Kinerja 100 Hari Presiden Jokowi: Bekerja Ditengah Sentimen Publik yang Mulai Berubah

oleh -
jokowi-Ma'ruf

WartaPenaNews, Jakarta – Pemilihan Presiden telah berlalu dengan partisipasi publik berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum mencapai sebesar 81,97% di tahun 2019, naik dari tahun 2014 yang ‘hanya’ sebesar 70%. Joko Widodo terpilih kembali menjadi Presiden RI untuk kedua kalinya, yang kali ini berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden RI menggantikan Jusuf Kalla.

Di periode ke-2 ini, Jokowi dibantu oleh Kabinet Indonesia Maju. Kabinet ini cukup mengejutkan, selain dari partai politik koalisi pendukung juga diisi oleh tokoh muda bahkan tokoh dari partai politik yang menjadi lawan saat pemilihan presiden juga diangkat sebagai Menteri. Untuk melihat persepsi publik terhadap kinerja di awal pemerintahan Jokowi periode kedua ini, Alvara Research Center melakukan survey pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 terhadap 1.000 responden dengan margin error 3,16 % dan Tingkat Kepercayaan 95% melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 propinsi Indonesia.

TINGKAT KEPUASAN TERHADAP JOKOWI

Hasil survey menunjukkan tingkat kepuasan publik di bulan januari 2020 sebesar 69,4%. Hasanuddin Ali, Founder & CEO Alvara Research Center mengungkapkan “Dibandingkan dengan kepuasan publik pada survei periode-periode sebelumnya, untuk pertama kalinya sejak 2018 tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo berada dibawah 70%”.

“Penurunanan tingkat kepuasan publik ini menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam 100 hari pemerintahan yang baru ini, sehingga hal ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk lebih memacu kinerjanya diberbagai sektor strategis”, tegas Hasanuddin. Grafik Trend Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Bahkan, tingkat kepuasan publik di awal periode kedua pemerintahan Jokowi di bulan Januari 2020 (69,4%) ini lebih rendah jika dibandingkan pada pengukuran tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi di bulan Januari 2015 (77,2%) yang juga dilakukan survei oleh Alvara Research Center.

PRESS RELEASE

Grafik Perbandingan Tingkat Kepuasan Publik 100 hari Pemerintahan Jokowi 7 aspek yang memiliki kepuasan tertinggi di Januari 2020, secara berturut-turut antara lain aspek Transportasi Publik (84,8%), Pendidikan (84,4%), Telekomunikasi dan Internet (83%), Pembangunan Infrastruktur (80,9%), Layanan Kependudukan (78,5%), Kesehatan (77,6%) dan Kebebasan Berpendapat (74,7%). Grafik Aspek Kepuasan Publik Tertinggi Walaupun angkanya menurun dibandingkan akhir periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Agustus ‘19), secara peringkat terjadi perubahan pada 3 besar aspek kepuasan tertinggi di 100 hari awal periode kedua pemerintahan Jokowi (Januari ‘20) ini ; Aspek Kepuasan terhadap Transportasi Publik naik menjadi peringkat ke-1 sebelumnya peringkat ke-2 (Agustus ‘19), Pendidikan naik peringkat ke-2 dari sebelumnya peringkat ke-3 (Agustus ‘19), sementara Telekomunikasi dan Internet turun mendapat peringkat ke-3 dari sebelumnya peringkat ke-1 (Agustus ‘19).

BACA JUGA:   Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

Baca Juga: Strategi Panorama dalam Menghadapi Virus Corona

Hasanuddin menjelaskan “Kesehatan, Telekomunikasi dan Internet, dan Kebebasan Berpendapat adalah aspek yang mengalami penurunan terbesar bila dibanding tingkat kepuasan pada aspek yang memiliki kepuasan tertinggi pada pengukuran di bulan Agustus 2019. Naiknya iuran BPJS, pembatasan akses internet secara terbatas beberapa waktu lalu ternyata berpengaruh terhadap penurunan tingkat kepuasan publik”. Sementara itu 7 Aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 ini secara berturut-turut antara lain, Peningkatan Ekonomi Keluarga (64.7%), Penegakan Hukum (63,6%), Kesejahteraan Tenaga Kerja (62,2%), Pemberantasan Korupsi (61,5%), Kemudahan Lapangan Kerja (60,8%), Stabilitas Harga Bahan Pokok (56,2%) dan Pengentasan Kemiskinan (51,9%).

PRESS RELEASE

Grafik Aspek Kepuasan Publik Terendah Dari aspek dengan tingkat kepuasan publik yang paling rendah di Januari 2020 ini,  Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, dan Pengentasan Kemiskinan merupakan aspek yang mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tingkat kepuasan publik di bulan Agustus 2019”. “Bila Agustus 2019 kepuasan publik terendah hanya diisi persoalan ekonomi, namun ditahun 2020 ini faktor penegakan hukum dan penegakan korupsi masuk dalam kategori tingkat kepuasan terendah”, tambah Hasanuddin Ali. Mengenai UU KPK di revisi oleh DPR, hanya 46,8% yang mengaku ‘Tahu’ hal tersebut. Dari responden yang menjawab tahu ini, sebagian besar (61,3%) menjawab ‘Tidak Setuju’ jika UU KPK di revisi. Hasanuddin mengatakan “Besarnya ketidaksetujuan terhadap revisi UU KPK terlihat menjadi salah satu sebab merosotnya kepuasan publik terhadap pemberantasan Korupsi pada 100 hari periode kedua pemerintahan Jokowi ini, sehingga Jokowi perlu melakukan langkah strategis memperkuat eksistensi KPK agar usaha pemberantasan Korupsi tidak makin terperosok di mata publik ”.

BACA JUGA:   Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

ISU-ISU PENTING

Banyak berbagai perkembangan isu dan kebijakan di 100 hari pemerintahan periode kedua Jokowi ini, kami juga mengukur bagaimana persepsi dukungan publik terhadap berbagai isu dan kebijakan tersebut. ‘Bersih-bersih BUMN’ mendapat dukungan terbesar dengan tingkat persetujuan sebesar 71% diikuti ‘Penghapusan Ujian Nasional’ dengan tingkat persetujuan 51,7%. Sedangkan ‘Sertifikat Pra Nikah’, ‘Presiden dipilih MPR’, ‘Ekspor Benih Lobster’, ‘Jabatan Eselon III & IV dihapus’ hanya didukung antara 30-34%. Sementara untuk isu ‘Presiden menjabat 3 periode’ dan ‘Pilkada Serentak dihapus’ makin sedikit mendapat dukungan dengan tingkat persetujuan kurang dari 30%. Paling banyak mendapat penolakan adalah ‘Kenaikan iuran BPJS’, yang hanya disetujui 7,2% responden.

PRESS RELEASE

Grafik Tingkat Persetujuan Publik terhadap Isu/Kebijakan “Dari sekian banyak kebijakan dan wacana yang diungkapkan oleh pejabat publik, hanya beberapa kebijakan saja yang mendapat dukungan. Ini menunjukkan, pemerintahan baru ini belum mampu membaca dengan baik keinginan masyarakat sehingga menjadi faktor turunnya kepuasan publik. Seyogyanya, segala kebijakan harus dikaji secara cermat untuk kepentingan masyarakat luas sebelum benar-benar diberlakukan sehingga mendapatkan dukungan yang lebih banyak” ujar Hasanuddin. Grafik Tingkat Optimisme terhadap Aspek Ekonomi pada kepemimpinan Jokowi Kemudian, melihat tingkat optimisme terhadap aspek ekonomi pada 100 hari kepemimpinan Jokowi periode kedua ini sebesar 66,6%.

Hasanuddin, CEO Alvara Research mengungkapkan “Tingkat optimisme 66,6% terhadap aspek Ekonomi Indonesia pada periode Januari ‘20 ini turun dibandingkan Agustus’19 yang sebesar 70,9%. Menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi tim ekonomi kabinet Indonesia Maju untuk dapat memperbaiki kepercayaan publik di masa mendatang untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dipersepsikan publik dapat memperbaiki kondisi ekonomi”. KINERJA MENTERI Survei ini juga meminta publik untuk menilai kinerja menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pada 100 hari pemerintahan baru ini, dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali) sehingga diperoleh Top 10 Menteri yang menonjol dengan persepsi kinerja yang memuaskan publik yaitu Menteri BUMN (4,02), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (3,95) , Menteri Keuangan (3,94), Menteri Luar Negeri (3,91), Menteri PUPR (3,88), Menteri Dalam Negeri (3,88), Menteri Pertahanan (3,86), Menristek (3,85), Menteri Pariwisata (3,85) dan Menteri UMKM (3,84).

BACA JUGA:   Ketua DPR: Perempuan Butuh Berpolitik, Politik Butuh Perempuan

PRESS RELEASE

“Mentri-mentri dari kalangan professional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti dengan hampir semua 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan professional”, Ujar Hasanuddin Ali. Kebijakan bersih-bersih BUMN yang banyak didukung publik mendapat apresiasi tinggi dengan menempatkan Erick Thohir sebagai Menteri yang mendapat kepuasan tertinggi, diikuti oleh Nadiem Makarim melalui Penghapusan Ujian Nasional, sementara Sri Mulyani mendapat apresiasi publik dengan kemampuannya menjaga keuangan RI, hingga masuk kedalam 3 besar menteri dengan kepuasan publik tertinggi ”, ujar Hasanuddin.

KINERJA LEMBAGA NEGARA

Survei ini juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap berbagai Lembaga Negara. Tingkat kepuasan tertinggi di peroleh oleh TNI (85,2%), disusul kemudian oleh Polri (72,7%), dan Mahkamah Agung (72,7%). “Yang menarik adalah bila dibandingkan dengan survei Agustus 2019 terdapat penurunan yang cukup tajam tingkat kepuasan publik terhadap KPK dan KPU. KPK turun dari peringkat 2 ke peringkat 5, KPU turun dari peringkat 7 ke peringkat 8. Sementera peringkat terbawah masih ditempati oleh lembaga lembaga legislative (DPR, MPR), dan Partai Politik”, Ujar Hasanuddin Ali. (cim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *