WartaPenaNews, Jakarta -Â Pengamat Politik Refly Harun turut menyoroti kisruh yang terjadi dalam Partai Demokrat yang melibatkan nama Kepala Staf Presiden Moeldoko. Menurut Refly, ada dua hal yang harus diambil Moeldoko dan tentunya dinilai akan membuat dilematis.
Pertama jika memang Moeldoko ingin menjadi Ketum Demokrat versi KLB Sumatera Utara, Moeldoko harus menanggalkan jabatannya sebagai KSP. Atau jika memang mau tetap di KSP, Moeldoko harus tinggalkan Kursi Ketum Demokrat versi KLB Sumut.
“Kalau mau terus ambil Partai Demorkat maka Moeldoko harus menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden atau diberhentikan Presiden Jokowi. Kedua, kalau memang memilih KSP maka harus menanggalkan jabatan sebagai ketum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa atau yang dalam bahasa orang Demokrat pro AHY katakan kongres abal-abal,” kata Refly, dikutip Senin, 8 Maret 2021
Refly mengatakan, persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya merangkap jabatan. Moeldoko harus menjalani salah satu dari dua kemungkinan tersebut untuk memperjelas bagaimana posisi Istana dalam kasus kisruh Partai Demokrat ini.
“Persoalannya bukan soal rangkap jabatannya tapi soal memastikan yang namanya istana bersikap atau bertindak netral. Karena kalau istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Jenderal Moeldoko maka istana atau Presiden Jokowi dengan gampang dituduh berada di balik semua ini,” ujarnya.
Jika Jokowi tidak memberikan sanksi apapun kepada Moeldoko, publik akan menilai Jokowi memberi izin tindakan Moeldoko tersebut.
“Paling tidak Jokowi dalam tanda kutip merestui menyetujui pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko. Karena itu untuk memastikan bahwa istana tidak terlibat ya pilihannya tadi. Ambil Partai Demokrat keluar dari KSP atau tetap KSP lepaskan Demokrat,” kata Refly.
Hal itu, kata Refly, menunjukkan bahwa Istana memang bersikap dan bertindak netral. “Tentu saja ini akan menjadi hal yang sifatnya dilematis bagi Jenderal Moeldoko,” sambung Refly.
Refly menilai, bagaimana mungkin Moeldoko akan menanggalkan jabatan KSP, padahal jabatan itulah yang menjamin Moeldoko bisa mengambilalih. Para pengurus ataupun anggota KLB Demokrat dinilai tidak akan mempertimbangkan sosok Moeldoko seandainya Moeldoko tak menjabat di pemerintahan.
“Sekarang dihari-hari ke depan kita akan bisa lihat apakah Presiden Jokowi netral atau sesungguhnya Presiden Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak berikan endorsement secara diam-diam bahkan terang-terangan,” ujarnya. (mus)
