KPK Panggil Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ada Apa?

oleh -
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman. Foto: Humas Pemprov Sulsel

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman. Andi dipanggil dalam kaitan penyidikan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Andi Sudirman saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur Sulsel pasca-Gubernur Nurdin Abdullah (NA) ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NA,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/3).

Selain itu, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya dari pihak wiraswasta untuk tersangka Nurdin, yaitu Andi Gunawan, Petrus Yalim, dan Thiawudy Wikarso.

BACA JUGA:   Presiden Jokowi Bantu Pemulihan Guru SMAN 1 Cisolok Penderita GBS

Selain Nurdin, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp 200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudan-nya bernama Samsul Bahri menerima uang Rp 1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.

BACA JUGA:   Antisipasi Kemacetan, Polisi Berlakukan Sistem Buka Tutup di GT Cikarang Barat

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Agung disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (wsa)

BACA JUGA:   Hari Pertama Larangan Mudik, Polisi Putar Balik 725 Kendaraan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *