WartaPenaNews, Jakarta –Â Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, menyarankan pemerintah membuat Kementerian Pengawasan dan Pengontrolan untuk membuat mode pencegahan korupsi secara maksimal. Kritikan itu disampaikan karena dalam sejumlah peluang, Presiden Joko Widodo menekankan espektasi pemerintah dalam menghambat korupsi.
“Usul saya pada pemerintah bila memang pengen konsentrasi pada pencegahan itu semestinya justru, bayangan saya ya, justru terhadap kabinet kemarin dibuat yang namanya Kementerian Pengawasan dan Pengontrolan, yang itu bongkar ke mana-mana agar mode segera ada. Biar mode itu berjalan,” kata Agus terhadap awak media, Minggu (27/10/2019).
Agus menjelaskan, saat mulai memegang periode pertama, Jokowi kerapkali menggaungkan mode elektronik seperti e-budgeting, e-planning, dan yang lain untuk membuat mode pencegahan korupsi. Akan tetapi, setelah berjalan lima tahun, tak semuanya wilayah mengaplikasikan mode elektronik itu.
Cuma sejumlah wilayah, seperti DKI, Surabaya, dan yang lain yang mengaplikasikan mode itu. Dengan demikian, mode itu masih miliki sifat sporadis dan belum dilaksanakan secara bagus.
“Bila anda lihat ini hari ya, kan janjinya Pak Jokowi saat jadi presiden kan, e-planning dan e-budgeting. Saat ini yang dilakukan mana? Belumlah ada. Cuma secara sporadis seperti di Surabaya dan DKI Jakarta,” tuturnya.
Menurut Agus, keadaan itu diakibatkan tidak adanya kementerian/lembaga yang secara pribadi mengamati aplikasi mode itu. Ditambah lagi, aparat pengawasan internal atau inspektorat di wilayah yang masih lemah saat ini.
Karena itu, Agus memajukan Kementerian Pengawasan dan Pengontrolan nanti dikombinasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung-jawab langsung terhadap presiden.
“Saya pikir hal tersebut akan kerja bila arahnya ingin pencegahan, arahnya ingin membuat mode ya. Itu akan benar-benar efisien. Kelak saudara berikan ke Pak Presiden ya, tolong ya,” kata Agus. (mus)
