WARTAPENANEWS.COM – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti konflik-konflik yang terjadi di Papua. Anies akan menyelesaikan masalah Papua menggunakan pendekatan dan pengalamannya selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Pendekatan yang kami lakukan di dalam konflik-konflik yang ada di Jakarta, dan pendekatan itu juga Insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar,” kata Anies di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
Mantan Mendikbud itu membagikan pengalamannya saat menyelesaikan masalah kampung-kampung di ibu kota. Dirinya mencontohkan di Jakarta Timur, ada sebuah kampung yang didatangi aparat, namun disambut warga pakai parang.
“Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik dan rumit konfliknya, bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberi tahu ‘Pak Gubernur jangan ke sana’ karena kalau aparat kami datang itu disambutnya dengan parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur,” ungkapnya.
Anies lantas datang ke kampung tersebut, bertemu dengan warga untuk menawarkan jalan keluar dengan cara pendekatan kolaborasi.
“Jadi punya kewenangan jangan merasa paling tahu jalan keluarnya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil,” terangnya.
Kemudian, Anies menawarkan empat cara untuk penyelesaian konflik di Papua. Keempat cara itu adalah, pemerintah perlu mengidentifikasi tokoh-tokoh utama dari pihak-pihak yang berkonflik, melibatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi, negara harus sebagai partisipan bukan menjadi fasilitator, dan terakhir harus juga disiapkan fasilitator percakapan yang menjembatani pihak-pihak yang berkonflik.
“Jadi kan kita-kita semua nggak bisa berpikir outside the box, karena kita udah bosan dengan urusan ini. Begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Mexico, itu contoh solusi di Afrika, mendadak kita itu punya menu pilihan solusi yang lebih banyak,” jelas Anies.
“Jadi stake holdernya, comparative expert-nya, kemudian negara. Lalu di situ ada namanya fasilitator yang memfasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat,” tambahnya. (mus)
