WartaPenaNews, Jakarta – Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3) kemarin. Pada laporan tersebut Andi dituduh melakukan finah dan pencemaran nama baik.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan langkah itu sebagai bentuk kebingungan dari Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
“Mereka kebingungan harus melakukan apa lagi lalu ‘menembak’ sana-sini secara serampangan,” kata Herzaky di Jakarta, Sabtu (13/3/2021) seperti dikutip dari situs berita Antaranews.com.
Dia menilai langkah GPK-PD tersebut merupakan “wajah” sesungguhnya para mantan kader Demokrat setelah frustasi karena gagal adakan KLB sah dan gagal menghadirkan para pemilik suara sah.
Menurut dia, dalam politik, ketika seorang atau kelompok kalah dalam diskusi di ruang publik lalu membawanya ke ranah hukum, itu bentuk ketidakmampuan berdialektika dan berargumen secara objektif dan rasional.
“Sayang waktu dan tenaga mereka, sebaiknya kalau punya tenaga, waktu berlebih, gunakan untuk bantu rakyat saja. Waktu kami juga lebih berharga buat bantu rakyat, daripada mengurusi mantan kader kami,” ujarnya.
Seperti diketahui, laporan yang dilayangkan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution ditolak lantaran terganjal SOP pengaduan UU ITE sesuai edaran Kapolri, petugas meminta calon pelapor melengkapi berkas.
Razman mengatakan pihaknya diminta petugas SPKT untuk melengkapi berkas pelaporan sesuai standar operasi prosedur (SOP) di Polda Metro Jaya.
Razman dan tim menyatakan akan datang kembali untuk melengkapi berkas yang diminta berupa link dan flashdisk, termasuk menghadirkan langsung Moeldoko untuk melapor di Polda Metro Jaya. (rob)
