Jakarta, WartaPenaNews – Direktur Center for media and Democracy LP3ES, Wijayanto menyebut bahwa Pemerintah Joko Widodo belum bisa disebut negara otoriter, meskipun pada praktiknya sudah dapat ditemui dan rasakan di kehidupan nyata.
Dia mengatakan, setidaknya ada empat indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan.
Pertama, adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
“Kedua, kelompok oposisi semakin lemah, seiring masuknya dua rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam struktur pemerintahan,” kata Wijayanto hadir di acara diskusi bertajuk “Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara†yang digelar LP3ES, Sabtu (2/1/2021) akhir pekan lalu.
Selanjutnya ketiga, pembiaran terhadap kekerasan. Itu terjadi pada penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK.
Terakhir, adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas.
Hal ini terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligarch tidak memiliki penantang.
“Hal tersebut semakin nyata ketika kita berefleksi terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari New Normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu,†tegasnya.
Menurut Wijayanto, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat. Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan mengutamakan aspirasi rakyat. (rob)
