WartaPenaNews, Jakarta –Â Masyarakar Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan terhadap empat orang yang diduga berada dibalik skandal Asuransi Jiwasraya.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut keempat orang itu masing-masing dari internal Jiwasraya yakni HR dan HP, serta dua orang dari swasta HH dan BTJ. Kedua orang terakhir ini diduga menikmati hasil penyimpangan dana dari perusahaan asuransi BUMN tersebut.
“Pencekalan ini sangat penting karena diduga dua orang unsur swasta telah bepergian keluar negeri dan pasti akan menyulitkan penyidikan di Kejagung,” kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (27/12/2019).
Meskipun pelaku diduga telah kabur keluar negeri, namun kata Boyamin, pencekalan ini tetap dibutuhkan untuk memudahkan tahap berikutnya yaitu menjadikan buron Internasional (Red Notice). Karena jika tidak dicekal akan sulit untuk dimasukkan buron internasional.
“Jika dalam waktu maksimal 7 hari kedepan tidak dilakukan pencekalan, maka MAKI akan melakukan gugatan Praperadilan karena nyata Kejagung tidak serius menangani korupsi Jiwasraya,” pungkas Boyamin.
Dia menyebut HH yang merupakan unsur dari swasta menyerahkan 12 nama saham reksa dana kepada Jiwasraya dengan harga Rp 7,6 trilyun. Namun setelah dijual kembali oleh Jiwasraya menimbulkan kerugian Rp 4,8 trilyun.
“Bisnis Saham Langsung terdiri 4 nama, Jiwasraya membayar Rp 5,2 trilyun, kemudian Jiwasraya ketika menjual kembali rugi Rp 3,2 trilyun,” kata Boyamin.
Sementara BTJ, pihak yang berperan menyerahka tiga nama saham reksa dana kepada Jiwasraya dengan harga Rp 1,4 trilyun. Akan tetapi, ketika Jiwasraya menjual kembali saham teraebut, Jiwasraya malah mengalami kerugian Rp 484 milyar.
Boyamin menyebutkan, BTJ adalah pemail lama tukang goreng saham sejak tahun 1997 dan tahun 1997 pernah diberi sanksi oleh Bapepam denda Rp 1 miliar dan tahun 2019 diberi sanksi denda Rp 5 milyar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun HP yang tak lain adalah Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo yang mendapatkan promosi ke lingkaran pemerintah di tahun 2018. Hari diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis. (rob)
