30 Mei 2023 - 17:53 17:53

Mendagri Beberkan Evaluasi Kinerja Kemendagri

WartaPenaNews, Jakarta – Selama memimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan telah menata Kemendagri dengan baik selama 4 tahun dan berhasil mengatasi segala dinamika. Hal tersebut disampaikan Tjahjo ketika menjadi Inspektur Upacara di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Senin (21/1/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo menyebutkan beberapa prestasi Kementerian yang Ia pimpin. Diantaranya, pertama keberhasilan Ditjen Dukcapil menyukseskan pendataan penduduk hingga 97.21 % dari target, yang hanya menyisakan percepatan di wilayah timur, terutama di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat yang terkendala geografis dan kondisi masyarakatnya. Untuk itu Kemendagri juga telah bergerak cepat mengirimkan Tim Percepatan Perekaman untuk wilayah timur.

“Alhamdulillah sekarang sudah 97,21 persen. Tinggal daerah di wilayah timur terutama Papua dan Papua Barat yang memang geografis dan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan dorongan percepatan,” ujar Tjahjo.

Kedua, perbaikan sistem di IPDN yang belakangan sudah tertib tidak ada lagi muncul dugaan pungli, penurunan tingkat palanggaran praja, hingga penurunan pemecatan. Walupun sebelumnya Ia terpaksa bertindak tegas dengan memecat 40 praja dan memberhentikan secara tidak hormat 16 Pejabat IPDN agar membuat IPDN lebih baik .

Ketiga, Tjahjo juga menyebutkan telah menyiapkan sekolah Satpol PP dan Damkar, serta peningkatan pembangunan di desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan pembangunan daerah perbatasan yang diperkirakan akan selesai di pertengahan tahun ini.

Menanggapi ramainya desakan pemekaran wilayah, Tjahjo menegaskan pihak Kemendagri hanya menolak pemekaran wilayah, terlebih dikarenakan usulan pemekaran hingga saat ini telah mencapai permintaan pemekaran 314 daerah otonomi baru. Hal tersebut dirasa berat disebabkan oleh besarnya biaya pemekaran, dimana terhitung untuk memekarkan satu kabupaten/kota memerlukan 300 milyar rupiah. Hal ini menjadi alasan Tjahjo untuk lebih memilih memfokuskan pada pembangunan Infrastruktur, ekonomi dan sosial walaupun pemekaran adalah hak daerah.

“Yang kami tolak hanya satu, yaitu pemekaran daerah. Bayangkan sekarang sudah 514 saja kemudian ditambah 314, rata-rata untuk pemekaran satu kab/kota memerlukan 300 miliyar rupiah kali 314. Ini yang sementara saya mengambil langkah untuk disetop,” tegasnya.

Ia juga turut berpesan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk lebih agresif menata kabupaten/kota sampai tingkat desa. Untuk itu, Tjahjo mengingatkan kunci suksesnya sebuah daerah, yaitu kemampuan menekan angka pengangguran, angka kemiskinan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya hingga di atas rata-rata nasional. Terlebih Pemerintah telah mengucurkan 78 triliun anggaran desa selama 3 tahun untuk pertumbuhan daerah.

Tidak hanya membeberkan keberhasilan, Tjahjo juga turut mengkiritk anggotanya untuk meningkatkan tugasnya. Beberapa hal terkait pembangunan desa yang menjadi catatan Tjahjo untuk Kementerian yang Ia pimpin yaitu optimalisasi Litbang dan juga optimalisasi Bina Pemerintahan Desa agar lebih fokus melakukan diklat SDM aparatur desa agar mampu memperkuat peran dalam perencanaan desanya, peningkatan perbaikan laporan pertanggung jawaban desanya, serta menggerakkan dan mengorganisir warga desanya, mengingat besarnya dana yang dikucurkan untuk desa.

Dengan banyaknya penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT), tercatat terdapat 103 Kepala Daerah belum termasuk DPRD, dan SKPD yang tertangkap KPK sejak ia memimpin Kemendagri. Untuk itu Tjahjo menuntut Ditjen Pembangunan Daerah untuk menciptakan aplikasi sekecil apapun sehingga pelayanan masyarakat bisa terwujud dengan baik, meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta mengingatkan daerah untuk menertibkan pelayanan masyarakat yang dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya cukup sedih selama saya menjadi menteri sudah hampir 103 kepala daerah kena OTT KPK. Belum DPRD-nya belum SKPD-nya. Saya harapkan kepeda Dirjen dan teman-teman yang ada di Ditjen Bangda umumnya kepada seluruh jajaran Kemendagri, banyaklah untuk membuat aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (*/dbs)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

penemuan mayat
Mayat Tanpa Busana di Depok Sulit Diidentifikasi karena Kondisi Tak Utuh
000_99B6ZA
Duel Manchester City Vs Arsenal: Laga Berburu Gelar
Leunca
Khasiat Menakjubkan Konsumsi Leunca untuk Obati Asam Urat
Jalan Tol Serbaraja bakal mendongkrak jalur distribusi daerah penyangga ibu kota Jakarta. (Foto: Kementerian PUPR)
Tol Anak Usaha Sinar Mas Land, Koneksikan Jakarta-Tangerang-Banten
tulang
Kenali dan Rawat Tulang Belakang Anda dengan Kasur yang Tepat
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
satu 1
Cinta Laura-Putri Marino Gaungkan Kreativitas dan Kekuatan Wanita Indonesia di Festival Film Cannes
Rossarin Klinhom Foto: BabeOfTheDay
Model Seksi Asal Thailand Ini Gunakan Pakaian Dalam saat Main Kayak
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
KDRT
Istri di Depok jadi Korban KDRT Malah Ditahan

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
30 Mei 2023 - 09:08
KPK Tegaskan Pemberhentian Brigjen Endar Bukan Ranah Ombudsman

wartapenanews.com – KPK menyebut pemberhentian Brigjen Endar Priantoro bukan ranah kewenangan Ombudsman. Sebab pemberhentian tersebut bukan ranah pelayanan publik, tetapi hukum administrasi kepegawaian. Hal tersebut yang menjadikan KPK tidak memenuhi

01
|
30 Mei 2023 - 08:36
12 Santri di Kabupaten Bandung Diperkosa Guru Ngaji

wartapenanews.com – Oknum guru ngaji di Cilengkrang, Kabupaten Bandung, berinisial ADR berakhir di bui. Ia dibui karena memperkosa 12 santrinya. Mirisnya, para korban merupakan anak di bawah umur. Usianya rentang

02
|
30 Mei 2023 - 08:12
Megawati dengan Ganjar Pranowo Dikabarkan Ada Kontrak Politik, Ini Bantahan PDIP

wartapenanews.com – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul membantah adanya kontrak antara Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. “Soal pilpres dan capres

03