WartaPenaNews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, perlu adanya satu atap koordinasi dari pengelolaan transfortasi di Jabodetabek.
“Bapak Presiden mencermati bahwa faktor koordinasi itu harus menjadi kata kunciâ€, ujar Tjahjo dalam keterangan persnya pada saat rapat terbatas membahas pengelolaan transfortasi di Jabodetabek di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Sebagai Mendagri pihaknya akan terus memonitor agar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bekasi, Bogor, Depok, Tanggerang, Tangsel dan pemerintah Pusat atas satu sistem koordinasi.
“Jangan sampai misalnya, menentukan stasiun transit saja antara Pemda DKI, Pemda Jabar, Pemda Banten antara BUMN, antara kementerian saling tumpang tindih,” kata dia.
“Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta – Bekasi sampai ke Jakarta – Bogor, Depok, Jakarta – Tangerang Tanggerang Selatan, Depok,. Intinya Jabodetabek terintegrasi â€, beber Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan saat ini transportasi dari airport sudah ada Bis-nya, ada LRT-nya, ada MRT-nya, ini harus terintegrasi. Secara prinsip, arahan Pak Presiden dengan mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tadi untuk secepatnya saling ketemu.
“Ini kalau bicara masalah Jabotabek itu sudah ada Perpresnya, peraturannya ada tapi tidak pernah jalan, sudah diputuskan jadi secepatnya karena sudah mencapai kerugian yang luar biasa dari dampak kemacetan, jadi roda transportasinya bisa ada alternatifnya dan faktor kemacetannya juga akan bisa diurai†kata Tjahjo.
Dia akhir keterangannya, Tjahjo menjelaskan bahwa yang penting ada kesepakatan dari tiga gubernur, kemudian nanti akan dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada pemda, agar ada satu manajeman, satu pengorganisasian. “ Ini harus kompak tiga gubernur yang penting masing-masing Pemda diberikan otoritas, nanti akan diputuskan dalam rapat jalur Bapak Wapresâ€, pungkas Tjahjo. (sol/rob)
