2 Februari 2023 - 17:40 17:40
728x90

Menkeu Mangkir dari Panggilan Pengadilan

Warta Pena News, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Sedianya, Kamis (20/12/2018) ini Sri Mulyani diminta datang ke PN Jaktim untuk pertemuan Annmaning (teguran) terkait hak tagih pembayaran proyek pembangunan Mapolda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) senilai Rp32,7 milyar. Panggilan terhadap Sri Mulyani sudah kali ketiga. Namun hingga kini Sri Mulyani atau pihak Kemenkeu tidak pernah hadir.

H Raditya Yosodiningrat, SH, MH dari kantor Law Firm Henry Yosodingrat & Partners, kuasa hukum PT Elva Primandiri mengatakan, penggilan terhadap Sri Mulyani terkait dengan pembangunan gedung Mapolda NAD yang dikerjakan perusahaan kontraktor PT Elva Primandiri namun hingga kini belum dibayar. Biaya pembangunan Mapolda NAD senilai Rp32,7 milyar. Proses pembangunan juga sudah selesai 10 tahun yang lalu.

“Tagihan pembangunan Mapolda NAD II, sudah berjalan sekitar 10 tahun, hingga kini pihak Kementerian Keuangan belum juga membayar kewajibannya kepada pihak kontraktor. Padahal gedung yang berdiri megah, sudah selesai dibangun pada tahun 2007,” ujar H Raditya Yosodiningrat, SH, MH di PN Jakarta Timur, Kamis (20/12/2018).

Raditya menuturkan, pihak PT Elva Primandiri sudah berupaya menagih uang pembangunan Gedung Mapolda NAD II kepada pihak kementerian keuangan. Upaya ini sudah dilakukan beberapa kali dengan mendatangi langsung ke kantor yang dipimpin Sri Mulyani. Namun, usahanya itu tak berjalan mulus. Pihak kementerian keuangan yang diwakili biro hukumnya selalu memberikan jawaban tak memuaskan dan terkesan menghindar.

Dampak dari penundaan pembayaran itu, ujar Raditya, membuat para suplier, dan pihak perbankan yang ikut membiayai pembangunan Mapolda NAD terus menagih utangnya. Bahkan, kliennya sempat mendapat ancaman dan teror karena memiliki utang yang 10 tahun belum dibayarkan.

Sebelumnya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerian Keuangan, dahulu bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I), dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp 32.768.097.081.

Putusan ini kemudian diperkuat dengan terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor perkara 527/PDT/2013/PT.DKI. Tak sampai disitu, putusan itu juga kembali diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukah oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada tanggal 19 Oktober 2017.

Namun putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukan Kementerian Keuangan telah melecehkan hukum atas putusan pengadilan tersebut.

Juru sita PN Jaktim sudah melakukan teguran (aanmaning) terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Namun, teguran dari pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018, lagi-lagi pihak kementerian keuangan belum juga melaksanakan kewajibannya kepada PT Elva Primandiri.

Pada saat pertemuan dengan pihak tergugat saat terguran pertama tanggal 17 Oktober 2018, pihak Ketua PN Jaktim sangat mengapresiasi itikad baik dari Pihak Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan akan mematuhi putusan pengadilan, dan akan intens melakukan komunikasi dengan Elva Waniza selalu Direktur PT. Elva Primandiri.

Selain dianggap lalai terhadap putusan pengadilan, Raditya juga menilai Menteri Keuangan tak taat terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.

Dalam Pasal 2 Permenkeu 80 Tahun 2015 yang mengatur, dalam rangka pelaksanaan putusan hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, penerima gak tagih dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan Putusan.

Sementara Pasal 3, putusan hukum yang dimaksud telah mempuyai kekuatan hukum tetap dan terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang. (robi)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

satu 1
Cara Cerdas Memperkenalkan Energi Masa Depan ke Anak
film
Deretan Film Semi China Terbaik
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
One Night Stand (2016)
7 Film Semi India Paling Sensual dan Adegan Panas
satu 1
Harry Tanoe Mundur dari Dirut MNC Digital (MSIN)
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
Kendra Lust
Demi Mejeng di UFC, Bintang Porno ini Rela Bayar Mahal
sidang ferdy sambo
Hari Ini, Enam Eks Anak Buah Sambo Jalani Sidang Tuntutan
tni
Sedihnya, 30 Calon Taruna Akmil Positif Corona
Sarah Viloid
5 Gamer Paling Cantik dan Seksi di Indonesia

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
2 Februari 2023 - 12:03
Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI Dijaga Ketat Polisi

wartapenanews.com - Puluhan polisi tampak berbaris, menjaga ketat tempat kejadian perkara (TKP) rekonstruksi ulang kecelakaan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Attalah Syaputra di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Puluhan polisi

01
|
2 Februari 2023 - 11:08
Nunung Divonis Idap Kanker Payudara

wartapenanews.com -  Kabar kurang menyenangkan datang dari pelawak Nunung Srimulat. Belum lama ini, ia divonis dokter mengidap penyakit kanker payudara. Awalnya, Nunung merasakan ada benjolan di sekitar payudaranya. Namun, ia

02
|
2 Februari 2023 - 10:06
Hari Ini, Polda Metro Gelar Rekonstruksi Ulang Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI

wartapenanews.com - Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atallah (18), di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hari ini, Kamis (2/2). Polisi

03