Jakarta, WartaPenaNews.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meraih penghargaan The Best Minister for Achievers atau Menteri Paling Berprestasi dalam ajang Housing Estate Awards Tahun 2019 dari Redaksi Majalah HousingEstate yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (20/11/2019) malam.
Menteri PUPR basuki Hadimuljono dinilai sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Kerja yang menunjukkan prestasi di sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat Indonesia.
Penyerahan plakat serta piagam penghargaan Menteri Paling Berprestasi diserahkan langsung oleh Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Majalah Housing Estate Joko Yuwono kepada Menteri PUPR yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pengembang, produsen bahan bangunan, bankir, birokrat, dan media massa.
“Kami keluarga besar Kementerian PUPR sangat berterimakasih atas pemberian penghargaan Housing Estate Awards Tahun 2019 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai The Best Minister for Achievers,†ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan tertetulis yang dibacakan oleh Dadang Rukmana.
Menurutnya, peran media cetak maupun elektronik dalam mensosialisasikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sangatlah besar. Untuk itu, dirinya meminta agar media tetap mendukung kinerja pemerintah dan turut serta mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat di Indonesia.
Dadang menjelaskan, Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan infrastruktur agar proses pembangunanya cepat selesai dikerjakan. Pada kesempatan tersebut, Dadang juga menyampaikan pesan khusus dari Menteri PUPR yang menyatakan bahwa lima tahun ke depan program pembangunan sejuta rumah akan terus dilanjutkan. Hal tersebut sesuai dengan visi presiden untuk terus tingkatkan infrastruktur dan penguatan-penguatan untuk terus mendorong pembangunan perumahan.
“Kami di Kementerian PUPR biasa kerja keras dan untuk percepatan proyek pembangunan perumahan dan infrastruktur juga dilaksanakan sebanyak tiga shift,†terangnya.
Salah satu upaya terobosan kebijakan pembangunan hunian, imbuhnya, antara lain dengan dukungan terhadap pembangunan hunian berbasis moda transportasi atau Transit Oriented Development (TOD). Selain itu pola pembangunan diupayakan tidak mengakibatkan urban sprawl atau pembangunan yang tidak tertata dengan baik.
Kementerian PUPR juga akan mendorong pemanfaatan teknologi terkini, yang murah tapi tetap berkualitas dan kuat guna mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan secara massif.
“Kami juga terus mendorong land consolidation, land banking, dan inovasi-inovasi kebijakan, termasuk dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kami juga sedang melakukan identifikasi lokasi-lokasi maupun sektor-sektor kegiatan yang bisa kita dorong melalui KPBU,†tandasnya.
Kementerian PUPR, imbuh Dadang, juga sudah mulai pilot project untuk pembangunan hunian berbasis komunitas. Hal itu diperlukan karena kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia masih tinggi khususnya di sektor rumah yang tidak layak huni.
“Pembangunam rumah berbasis komunitas bisa jadi pola pembangunan perumahan ke depan dan saat ini sudah kami mulai di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat. Ada komunitasnya, bentuk koperasi, cari developer, bank, dan nantinya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bisa dibantu dari Kementerian PUPR,†katanya. (rob)
