WartaPenaNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pengusaha perikanan di berbagai daerah tertib membayar pajak serta tidak melakukan penangkapan ikan yang berlebihan sehingga membuat sumber daya laut tidak berkelanjutan.
Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (20/11) meminta pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaporkan hasil tangkapan secara benar dan membayar pajak secara tertib.
Selain itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan juga meminta pelaku usaha untuk mengusung konsep sustainability(keberlanjutan) dalam menjalankan usaha.
“Kadang-kadang karena sudah merasa untung 10, maunya untung 100. Untung 100, maunya 1.000. Kita harus bikin komitmen dan kesepakatan kalau kita semua akan menjaga keberlanjutan dan kelangsungan bisnis kita di industri kelautan ini,” paparnya.
Untuk menjaga agar usaha penangkapan ikan ini terus memberikan laba dan mampu menopang kehidupan para pelaku usaha dan para pekerjanya, Menteri Edhy mengimbau pelaku usaha tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan.
Pelaku usaha juga dinilai memegang peran penting bagi perekonomian negara melalui penerimaan pajak dari sektor perikanan. Kebijakan pemerintah melarang transshipment atau bongkar muat di tengah laut juga dilakukan atas dasar pertimbangan tersebut.
Menteri Edhy berpendapat, bongkar muat di tengah laut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mentransfer hasil tangkapannya ke kapal angkut yang sudah menunggu di laut lepas untuk kemudian dikirim ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi.
“Negara manapun tidak akan ada kekuatannya tanpa melibatkan rakyat (nelayan). Negara manapun ekonominya tidak akan kuat kalau pelaku usahanya tidak diberi tempat seluas-luasnya untuk berusaha,” ucapnya.
Menteri Edhy juga mengingatkan agar pelaku usaha perikanan tangkap tidak terlibat dalam berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan obat-obatan, satwa yang dilindungi, perbudakan, maupun perdagangan orang.
Senada, Dirjen Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar juga meminta kerja sama dari para pelaku usaha untuk tertib membayar pajak agar segala perizinan dapat diproses.
Zulficar menyebut, guna mengoptimalkan proses perizinan, pihaknya juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui perizinan daring agar para pelaku usaha dapat mengurus perizinan dengan cepat dan dari mana saja.
“Kami masih temukan pelanggaran-pelanggaran zonasi, ada kapal-kapal yang markdown (menurunkan bobot dari ukuran kapal sesungguhnya),” katanya. (cim)
