17 June 2024 - 02:20 2:20

Mewaspadai Kekerasan dalam Pemilu

WartaPenaNews, Jakarta – Masih banyaknya pekerjaan rumah mengenai perbaikan pemilu salah satunya yakni terkait dengan kekerasan pemilu yang masih jadi salah satu soal yang belum serius ditangani. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Jakarta, Rabu (13/3).

Titi menilai, secara umum, upaya sistemik penanganan kekerasan pemilu belum berjalan baik di penyelenggaraan pemilu negara berkembang. Pemantauan pemilu dan program pendidikan pemilih jarang dirancang semata-mata atau secara eksplisit untuk mengurangi kekerasan pemilu. Karena itu biasanya tidak dicatat.

“Klaim pemantauan pemilu secara umum berkonsekuensi pada berkurangnya kekerasan pemilu, sulit untuk dibuktikan. Kekerasan pemilu merupakan masalah prinsipil dan kompleks tapi lebih banyak diatasi dengan penyederhanaan,” tuturnya.

Lanjut Titi, kekerasan pemilu berarti tindakan yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau rusaknya barang kepemilikan pribadi/publik atau ancaman/paksaan fisik/pembunuhan yang berkaitan dengan hak politik warga di konteks kepemiluan. Kekerasan ini terjadi bukan hanya dalam tahapan pemilu tapi juga pada tahap persiapan pemilu dan selesai tahapan pemilu.

“Berdasarkan konsep tersebut, kita bisa memberikan sejumlah bentuk kekerasan pemilu sebagai contoh. Bisa jadi, ada bentuk kekerasan pemilu yang belum masuk pidana pemilu atau malah belum masuk bagian pelanggaran pemilu. Dan bisa jadi, ada bentuk kekerasan pemilu yang malah hukumannya lebih ringan dari bentuk pelanggaran pemilu,” terang Titi.

Titi menerangkan, dalam bentuk peristiwa sejumlah bentuk kekerasan pemilu. Bentrok antarpendukung calon atau partai politik. Tewasnya peserta kampanye dalam tembakan pengamanan massa. Pembakaran kantor penyelenggara pemilu atau partai politik. Ancaman dari militer terhadap suatu pilihan politik pada tahapan pemilu atau tempat pemungutan suara. Pengrusakan alat peraga kampanye (baik kepemilikan KPU maupun pribadi) di tempat dan waktu yang legal.

Di beberapa praktik pemilu di Indonesia atau di luar negeri, praktik kekerasan bisa terjadi karena penghilangan hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Itu diikuti oleh tindakan tindakan kekerasan.

“Kalau pemenuhan hak pilih tidak dilakukan dengan baik, lalu terbangun pandangan ketidakpuasan terhadap pemenuhan hak mereka, bukan tidak mungkin orang-orang yang memiliki afeksi atau fanatisme politik untuk mendukung salah satu peserta pemilu, mengekspresikan ketidakpuasannya dengan melakukan kekerasan baik fisik, non fisik, ancaman, perusakan fasilitas pemerintah atau properti pribadi,” tambahnya. (*/dbs)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait

|
15 June 2024 - 13:16
Libur Iduladha, Penumpang Kereta di Yogyakarta Meningkat

WARTAPENANEWS.COM – Jelang Idul Adha 2024, penjualan tiket kereta api jarak jauh keberangkatan awal stasiun di Daop 6 mengalami peningkatan. Total ada 88.401 tiket yang terjual untuk tanggal 13 Juni

01
|
15 June 2024 - 12:37
Sepanjang 2024, 1.008 Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Bantul

WARTAPENANEWS.COM – Polres Bantul mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2024 ini ada 1.008 kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul. Dari jumlah itu, 1.258 orang luka ringan dan 71 orang meninggal

02
|
15 June 2024 - 12:14
Jalanan di Jakarta Lengang saat Libur Panjang Idul Adha

WARTAPENANEWS.COM – Long weekend Hari Raya Idul Adha membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tampak lengang dari padatnya kendaraan. Idul Adha akan dirayakan pada Senin (17/6) mendatang. Libur panjang digunakan

03